Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang

Abstract

For adopting Qanun system No. 2 of 2005 on Aceh Taming refers to a Regularly Examination for Vehicle there is a referral of authority how to implement the examination to vehicle on Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang is based reason to give service for public. However, in examining regularly to vehicle run not done yet optimally as the rules. In this case, it to search what it the basic and to know the implementation of vehicle examination on Dinas Perhubungan, Komunikasi and Informatika Kabupaten Aceh Taming, the object is to see from the organization, interpretation and the implementation point of view. Still, it is to know the barriers as found in implementing the policies mainly in examining the vehicle available as served by Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. This study was conducted on Kabupaten Aceh Taming regarding the implementation, the existing of local regulation on vehicle, this research adopting the qualitative approach, is to describe out the result of the study as obtained completely refers to the problem to search. The collecting of the data was conducted by interview and have them from informant. The result to this study then take a conclusion is the implementation of examining the vehicle on Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika of Kabupaten Aceh Tamiang is not running yet properly, this condition can be seen on the organization variable as shortage the human resources, since mostly them have not education and officially rank as requested to occupy the position available on organizational structure and also the examination tool as it can not function well and also for shortage professional person having a certification qualified. Variable of interpretation on regulations of qanun, guidance how to implement the administration and technical specs how to examine has run well refers to the national ruled, its condition with infrastructure and superstructure is existing, and variable of implementing as required perhaps according to the working procedure, working program as it can run well for minimal official and the implementation work as scheduled on working time. The implementation in doing still has barrier beside the three variables and for existing awareness of the owner of vehicle and they wish to have official examination, bad coordination to DPRD and SKPD also give contribution present a worst consequence.

Pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memberikan kewenangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor belum terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diteliti dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang yang dilihat dari aspek Organisasi, Interpretasi dan Pelaksanaan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang tentang implementasi kebijakan kendaraan bermotor, yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama informan. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang belum terlaksana dengan maksimal yang dilihat pada variabel organisasi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pendidikan dan golongan/pangkat yang cukup untuk menduduki jabatan yang ada di struktur organisasi dan kondisi alat uji yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta kurangnya tenaga profesional dibidang pengujian yang mempunyai sertifikasi pengujian. Variabel interpretasi tentang peraturan kebijakan qanun, petunjuk pelaksanaan administrasi dan petunjuk teknis pengujian telah berjalan sesuai dengan peraturan nasional dengan kondisi prasarana dan sarana seadanya, dan variabel penerapan pelaksanaan yaitu dalam prosedur kerja, program kerja dapat berjalan dengan minimnya petugas dan waktu pelaksanaan dijadwalkan pada jam kerja. Implementasi kebijakan mempunyai hambatan selain dari tiga variabel tersebut dan masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan kurangnya koordinasi antara DPRD dangan SKPD.