Show simple item record

dc.contributor.advisorLubis, M. Solly
dc.contributor.advisorThaib, M. Hasballah
dc.contributor.advisorDahlan
dc.contributor.authorJauhari, Iman
dc.date.accessioned2021-09-08T06:46:18Z
dc.date.available2021-09-08T06:46:18Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42638
dc.description.abstractArticle 34 of verse (1) Constitution 1945 as the product of fourth amendment stated that "poor people and neglected children are protected by nation". Children rights protection is also arranged in a set of related act namely Act No. 1 of 1974 regarding marriage. Act No. 4 of 1979 regarding Children Prosperity, Act No. 39 of 1999 regarding Human Rights, and Act No. 23 of 2002 regarding Children Protection as well as the Instruction of Presidency No. 1 of 1991 regarding Complication of Islamic Law. However, in fact that the number of neglected children and children-street in North Sumatera are increased and the implementation of the rule for children protection has not been optimally done either for the neglected children in orphanage or those neglected children on street for getting money by begging, retailers, shoes-polishers for they parents and for their own needs. In fact, it is obviously seen that in article 28 B verse (2) Constitution 1945 as the product of second amendment, it is stated that "every child has the right for life, to grow, and to develop as well as has the right on protection from violence and discrimination" The objectives of this research is to assess the acts for children protection which can not give law protection for children, obstacles and causes occurring in the application of law protection to children rights, and the role of regional government in creating and performing the acts for children rights. In order to assess what mentioned above, it is done the research in the form of analytical prescriptive with legal-normative approach and legal-sociological approach. The location of research is North Sumatera Province with the sample of administration regions for Binjai City, Medan City and Deli Serdang Regency targeted to some related instances with the variables to be searched. Informants are 51 persons and respondents are 150 persons. The primary collection data is questionnaire, interview, check-list and documentary study. Secondary data is collected through library research. The data analysis is carried out with qualitative approach. The result of research shows that: 1. Children Protection Act can not give law protection for children, because regional government does not have serious attention and there is no political will to children rights as well as it has not been as priority scale in regional development either seen from the fund for children protection from Regional Budget Income or seen from human resources understanding to children rights, principles of children protection and there is no special institution for handling children protection. In synchronization level, children protection act has not been well-arranged and it is not directed in its ruling because from some acts prevailed regarding children, there is no harmonious in its implementation. Paradoxical occurs one and another, so that the government, law officers and society face difficulty to apply it for the protection and fulfillment of children rights. 2. The obstacles occurred in the application of law protection to children because there is not cooperation among related parties, that is Regional Government, Social Instance, Education Instance, State Court, and Religion Court in the case of maintenance and children protection plus less of concern from parents and lack of knowledge for the education and the needs of children. In addition, regional government does not adopt children protection act for those law officers and public, and less of executive consciousness from those executives and legislative regarding neglected children and children-street. The obstacles occur because there is rule from the provincial and regency/city government specialized for children protection and neglected children in regional government. 3. The role of regional government in creating the rule and act for children protection is still on giving fund aids for neglected children at orphanage, whereas for the children-street, it is made the place to stay and added by the cost for reading books for those poor by visiting schools. It is suggested for the regional government of city/regency in order to make special rule regarding neglected and children street. The government of city/regency and also with society, then it is expected that the orphanage should be built with adequate facilities and infrastructures, so that they are trained at the orphanage for having better future. Then, it is also suggested for those guards parents in order to care for their children with fully understanding love for creating love feeling for them and not go to street as well as by making balanced rights for children.en_US
dc.description.abstractPasal 34 ayat (1) UUD 1945 basil amandemen keempat disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kenyataannya jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Sumatera Utara semakin banyak dan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap perlindungan hak-hak anak belum diterapkan sebagaimana mestinya, baik terhadap anak terlantar di panti asuhan maupun terhadap anak terlantar yang turun ke jalan untuk rnencari uang dengan cara meminta-minta, tukang asongan, tukang semir sepatu, untuk memenuhi nafkah orang tuanya dan untuk biaya hidupnya. Padahal dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji undang-undang perlindungan anak belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, hambatan-hambatan dan sebab-sebab yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan peraturan dan undang-undang perlindungan anak terhadap hak-hak anak. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, dilakukan penelitian dalam bentuk preskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah Propinsi Sumatera Utara dengan sampel wilayah adirunistrasi adalah Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang dengan sasaran sejumlah instansi terkait yang relevan dengan variabel masalah yang diteliti. Informan sebanyak 51 orang dan responden sebanyak 150 orang. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, pedoman wawancara, check list, dan studi dokumen Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, karena Pemerintah Daerah belum mempunyai perhatian secara sungguh-sungguh dan belum ada political will terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala perioritas dalam pembangunan daerah, baik dari segi dana perlindungan anak dari APBD maupun dari segi sumber daya manusia yang memahami tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan anak dan juga belum dibentuknya lembaga yang khusus menangani perlindungan anak. Pada taraf sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Anak belum teratur dan belum terarah dalam pen^turannya, karena dari sejumlah undang-undang tentang anak yang beriaku belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, dimana masih terjadi paradoxalitas satu sama lainnya, sehingga pihak pemerintah, pene^k hukum dan masyarakat sukar untuk menerapkannya terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak. 2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak karena tidak ada kerjasama antara pihak-pihak dari instansi terkait, yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal pembinaan, pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak, ditambah Iagi ketidakpedulian masyarakat sebagai orang tua asuh, dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak. Kemudian Pemerintah Daerah pun tidak melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat luas, dan kurangnya kesadaran pihak eksekutif dan legislatif tentang masalah anak terlantar dan anak jalanan. Sebab-sebab terjadinya hambatan karena tidak ada peraturan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang khusus mengatur tentang perlindungan anak terlantar dan anak jalanan dalam peraturan daerah. 3. Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peraturan dan undang-undang perlindungan anak, baru pada tahap memberikan bantuan dana untuk anak-anak terlantar di panti asuhan, sedangkan untuk anak jalanan baru dibuat rumah singgah dan ditambah biaya-biaya buku bacaan sekolah bagi anak yang tidak mampu dengan cara mendatangi ke sekolah-sekolah. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota supaya membuat secara khusus peraturan daerah mengenai anak terlantar dan anak jalanan. Pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat diharapkan dapat membangun panti asuhan dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga anak-anak yang dilatih ketrampilan di panti tersebut, kelak dapat merubah taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Kemudian &sarankan juga kepada orang tua atau wali supaya dapat melakukan hadhanah (mengasuh anak) dengan penuh tanggung jawab supaya perhatian, kasih sayang dapat terbentuk dalam jiwa anak, sehingga anak tidak terlantar dan tidak turun ke jalan, serta dapat terpenuhi hak-hak anak secara seimbang.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectHukum Perlindungan Anaken_US
dc.subjectHak-Hak Anaken_US
dc.titleKajian Yuridis terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM018101007
dc.description.pages529 Halamanen_US
dc.description.typeDisertasi Doktoren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record