Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu

Abstract

The objective of this research is to Analyze the Fiscal Autonomy Degree and The Effect Original Revenue (PAD) on Economic Growth of Labuhan Batu Regency in the Post autonomy Period of 2001 - 2006. The empirical result indicates that the Effect of Local Revenue (PAD) mainly from tax and retribution continuously in creasing. The fiscal Autonomy Degree and Routine Ability Index (IKR), effective and the efficiency of financial budget in interval scale is less. The statistical Result on Economical growth; the effect of local revenue and the public allocation fund in the previous year, indicates positively and significant. Mean While, the Value of Elasticity (Regression Coefficient Value), The Role of Public Allocation fund is still becoming source in Regency of Labuhan Batu for Period 2001 - 2005. The implication of this study is to reduce the assistance from the centre government by increasing the source of original revenue optimally, so that could be created regional economic comprehensively.

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat otonomi fiskal dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu pada pasca otonomi daerah periode 2001 - 2005. Hasil empiris menunjukkan sumber penerirnaan PAD dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Labuhan Batu terus mengalami peningkatan. Untuk tingkat otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR), efektivitas serta efisiensi. kinerja pengelolaan anggaran keuangan Kabupaten Labuhan Batu berada pada skala interval sangat kurang. Berdasarkan statistik pertumbuhan ekonomi pengaruh Pendapatan Ash Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun sebelumnya menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan nilai elastisitas (nilai koefisien regresi) peranan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu pada periode 2001 - 2005. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan AsH Daerah secara optimal dengan pengawasan dan pelaksanaan yang optimal sehingga terwujud ekonomi daerah yang lebih komprehensif.