Kajian Kriteria Penanganan Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Utara

Abstract

National roads are crucial to the economy and it spurs the economic development potential of the area contained in the spots of production centers in the province of North Sumatra. National highway East Lines is the busiest traffic lane linking inter-provincial and inter-cities/regencies in North Sumatra requires maximum handling but the ability of the central government in providing funding is very limited. Prioritization of road handling must be done evenly as needed so that the purpose of the existence of these roads remains unfulfilled. The purpose of this study was to determine the priority handling of East Lines in North Sumatra province by the method of Analytical Hierarchy Process (AHP) using five (5) criteria. Data results of the questionnaire showed that of 5 (five) criteria taken in this study namely, the condition of roads (43.33%) is the most dominant criteria. Followed accessibility functions (26.67%), cost effectiveness (16.67%), mobility function (6.67%) and the function of the current road segment (3.33%). By entering the 5 (five) criteria to 22 segments, obtained Medan boundary-Lubuk Pakam boundary be the first to receive priority handling segment followed boundary of Asahan-town of Rantau Prapat boundary, Tanjung Pura - Pangkalan Susu junction and the next successive. Recapitulation priority handling in 2010 with the Analytical Hierarchy Process method (AHP) and the central government's method used in this method of Integrated Road Management System (IRMS), it’s the only 1(one) of 9 (nine) segment has a correspondence to. Realizations of the central government’s handling of the construction of as many as nine categories of roads require Rp. 125,528,350,000.00. Meanwhile, the type of work performed can be seen that the central government assesses priorities in 2010 based on the criteria of capacity and road conditions.

Jalan nasional sangat berperan penting bagi perekonomian dan memacu pengembangan potensi ekonomi daerah yang terdapat pada kantong-kantong sentra produksi di provinsi Sumatera Utara. Ruas jalan nasional Lintas Timur merupakan jalur lalu lintas terpadat menghubungkan antar provinsi maupun antar kota/ kabupaten di Sumatera Utara mengharuskan penanganan jalan secara maksimal namun kemampuan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana sangat terbatas. Penentuan prioritas penanganan ruas jalan harus dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan dari keberadaan jalan tersebut tetap terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan prioritas penanganan Jalan Lintas Timur di Provinsi Sumatera Utara dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menggunakan 5 (lima) kriteria. Data hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari 5 (lima) kriteria yang diambil dalam penelitian ini yakni, kondisi ruas jalan (43.33%) merupakan kriteria yang paling dominan. Diikuti fungsi aksesibilitas (26.67%), efektifitas biaya (16.67%), fungsi mobilitas (6.67%) dan fungsi arus ruas jalan (3.33%). Dengan memasukkan 5 (lima) kriteria tersebut terhadap 22 ruas, diperoleh ruas jalan Batas Medan – Batas Lubuk Pakam menjadi prioritas pertama untuk mendapat penanganan diikuti ruas Batas Asahan - Batas Kota Rantau Prapat, Tanjung Pura - Simpang Pangkalan Susu dan seterusnya. Hasil rekapitulasi prioritas penanganan tahun 2010 dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan metode yang digunakan pemerintah pusat dalam hal ini metode Integrated Road Management System (IRMS), dari 9 (sembilan) ruas hanya 1 (satu) ruas yang sesuai. Realisasi penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dengan kategori pembangunan sebanyak sembilan ruas membutuhkan dana Rp. 125.528.350.00,00. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilaksanakan dapat dilihat bahwa pemerintah pusat menilai prioritasnya pada tahun 2010 berdasarkan kriteria kapasitas dan kondisi ruas jalan.