Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia

Abstract

A country applying either common law or civil law thinks that terrorism act is categorized both as an extra ordinary crime and a crime toward humanity – with the consideration that terrorism is the act of killing anyone, widely creating fear to a society, or losing one’s freedomas well as properties, therefore, it is necessary to take strict steps to accomplish such crime by implementing the strict criminal court system toward the criminal without any consideration of the criminal involvement, whether the criminal does the crime by his own will or under some one’s command or the influenceof the wrong ideology. There has not been any orientation of the court system based on the criminal involvement doing the crime yet, therefore, it influences the criminal court system and the law toward the terrorism act in which the victim suffers because of the terrorism act. The problems formulated are firstly, how is the law system toward terrorism act as extra ordinary crime in a country implementing common law andcivil lawregulated, secondly, what is the comparison of court system toward the terrorism criminal in common law and civil law, what is the future law concept in the courtsystem applied toward the terrorism criminal in Indonesia. The method in this research consists of the research specification, the approach, the population location, the sample and the instrument for data collection, as well as the procedure of collecting data and data analysis. The specification of this research is a doctrinal law research – the law research uses a secondary data source emphasizing on theoretical and qualitative analyses. The approach method applied is the empirical approach (sociology jurisdiction) that is meant to see the effectiveness of the law regulation implementation relating to terrorism crime, including the court system for the responsibility of the criminal toward the terrorism act. The place, population and sample are included to find out the effectiveness of the law regulation in applying the court system for the terrorism criminal. The instrument and procedure used to collect the data are in the form of primary and secondary data as well as interview, questionnaire, and observation, then the data are analyzed qualitatively. Crimesagainst conscienceis a basic concept of the court system in various countries implementing either common law orcivil law. The court frame toward the terrorism act in various countries implementing either common law or civil lawdetermine that there are some requirementsto be formulated in giving a sentence toward the one who does the crime (subjective guilt). In other words,the person must be responsible for his act. The responsibility of crime act basically requires, the act of commission orommission by the criminal that fulfills the formula in the law. The act is considered ”againstthe law” or unlawfull and the doer must be responsible for the crime act.The countries implementing either common law or civil law have the concept of court system that is more oriented to vanish without looking at the motive frame or the factors why the doer acts the crime. For that reason, it is necessary for future conceptual law frame to conduct a criminal approach toward the doer categorized as manus domina, the doer is sentenced to a maximum final court or a death sentence, and to those categorized as manus ministrawill be sentenced to non final court, that is, ideology and mental rehabilitation for the criminal.

Negara yang menganut sistem hukum baik common law maupun civil law memandang tindak pidana terorisme sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime maupun kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan dengan menerapkan sistem pemidanaan secara tegas terhadap pelaku tanpa melihat keterkaitan dan keterlibatan pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, apakah pelaku melancarkan aksinya berdasarkan kehendak pelaku atau dibawah pengaruh orang lain yang menggerakkannya dengan menanamkan pemahaman idiologi jihad yang salah. Oleh karena belum berorientasinya sistem pemidanaan dengan melihat keterkaitan dan keterlibatan pelaku yang melakukan akis teror tentunya berpengaruh pada sistem pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan pemahaman korban adalah orang yang menderita kerugian akibat dari aksi yang dilakukan oleh teroris. Adapun rumusan permasalahan pada penelitian disertasi ini dikemukakan sebagai berikut: Pertama, bagaimana sistem pengaturan tindak pidana terorisme sebagai extra ordinary crime di Negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law. Kedua, bagaimana perbandingan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem hukum common law dan civil law. Ketiga, bagaimana konsep hukum kedepan dalam sistem pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, alat pengumpul data, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, analisis data.Adapun spesifikasi penelitian pada disertasi ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data skunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.Metode pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yang dimaksudkan untuk melihat efektifitas peraturan perundang-undangan menyangkut tindak pidana terorisme dalam penerapannya, termasuk sistem peradilan pidana dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme.Lokasi penelitian, populasi dan sampel pada disertasi ini untuk melihat efektifitasnya peraturan perundang-udangan dalam menerapkan sistem pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme.Untuk pengumpulan data diperlukan alat dan prosedur berupa data primer dan data skunder serta menggunakan pedoman wawancara (interview), daftar pertanyaan (kuesioner angket) dan pengamatan (observasi).Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif. Crimes against conscience merupakan kerangka dasar sistem pemidanaan diberbagai Negara baik Negara yang menganut sistem hukum common law maupun civil law. Kerangka pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di berbagai Negara baik yang menganut sistem hukum common law maupun civil law mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan (commission atau ommission) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau unlawful serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.Negara yang menganut sistem hukum baik common law maupun civil law menganut konsep sistem pemidanaannya lebih berorientasi pada pemberantasan tanpa melihat kerangka motif maupun faktor pelaku melakukan tindak pidana terorisme.Untuk itu, diharapkan pada kerangka konsep hukum kedepan menyangkut sistem pemidaan dapat melakukan pendekatan kebijakan kriminal bagi pelaku yang dikategorikan sebagai manus dominaditerapkan sanksi pidana penal dengan ancaman maksimum dan hukum mati, sedangkan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai manus ministra dapat diterapkan kebijakan non penal berupa pembinaan idiologi dan mental dari pelaku kejahatan.