Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan NO. 1613/PDT.G/2014/PA.MDN)

Abstract

Child as the result of a marriage is a very important position within a family according to Islamic Law. As the trust of Allah SWT, then their parents have a responsibility to nurture, educate, and meet its requirements until adulthood. Pursuant to Article 45 and 46 Marriage Law Number 1 of 1974, the legal relationship between parents and children with rights and obligations between them, inter alia in Article 45 Paragraph (2) Marriage Law Number 1 of 1974 that parents are required to maintain and educate their children as well as possible until the child is married or can stand alone. parents, family, and community are responsible to keep and maintain in accordance with the obligations imposed by the law. There fore minors are at the mercy of parents, but parental authority can be revoked by the religious court this is due to negligence and no ready parents in taking care of their children, one of them leaving and abandoning their children and / or parents' where abouts are unknown. Issues of revocation of power of parents by the court is very interesting to study in a thesis, with the background of problems as follows, namely how the legal position of its parents are not known to exist, and what form of legal protection of children as a result of the revocation of parents set religious court, and how due to child-custody laws for the revocation of parents who are not known to exist (Study Of Religion Court Decision Number 1613 / PDT.G / 2014 / PA.Mdn). His thesis research method using the inductive method , a method that is used when the file is still special and then analyzed the conclusion of a general nature by doing normative juridical research (Legal Normative), and the data were collected through library research ( library research). Conclusion From thesis singer is the legal position of Power of Parents Who is not known to exist namely religious courts can be set revoke the power of parents of the children who is not known to exist and pointing a guardian Its popularity lineage straight up or Siblings child differences petition their relatives. While legal protection against children forms due to the revocation power of parents who set namely religious courts religious Courts assign a guardian as Substitute notch the father and mather parents to review nurture and take care of the interests of the young everything. Fully responsible guardian against everything needs to review developments the life children under guardianship good form clothing needs and food and education. And treasure that have the children were hearts monitoring and power a saint, but can not be used in addition to a review of the interest of the child, and a guardian is responsible differences losses all children who are the treasure remit hearts. in addition to legal consequences the against child trust because revocation power of parents who is not known to exist (Study Of Religion Court Decision Number 1613 / Pdt.G / 2014 / PA.Mdn) That trustee appointed and by the religious court decided to replace the position differences parent power against his son the has repealed by justice religion because known to exist, and the guardian is obliged to take care of yourself and treasure orangutan that was in the lower ward with properly and shall provide guidance of religion, education and other skills to review the future the father is mother that was in down ward, and the trusteeship period lasts until the son of growing up or already mating and already qualified to take legal actions. While Parent Sibling of boy who unplugged power foster against her not can longer obtain parental rights back because has not respons obligations and responsibilities as the parent, and the is the one acts unlawfully against provisions Article Number 23 of 2002 Concerning Child Protection.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama. Oleh karena itu anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tua, namun kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut oleh pengadilan agama hal ini dikarenakan kelalaian dan kealfaan orang tuanya dalam mengurus anaknya, salah satunya meninggalkan dan menelantarkan anaknya dan/atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Maka permasalahan pencabutan kekuasan orang tua oleh pengadilan sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah penulisan tesis, dengan latar belakang Permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana kedudukan hukum kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat pencabutan kekuasaan orang tua yang ditetapkan pengadilan agama, serta bagaimana akibat hukum terhadap perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No.1613/PDT.G/2014/PA.Mdn). Metode Penelitian Tesis ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum dengan melakukan penelitian secara Yuridis Normatif (Hukum Normatif), dan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah kedudukan hukum kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya yaitu Pengadilan Agama dapat menetapkan mencabut kekuasaan orang tua si anak yang tidak diketahui keberadaannya dan menunjuk seorang wali yang berdasarkan garis keturunan lurus keatas atau saudara kandung sianak atas permohonan kerabatnya tersebut. Sedangkan bentuk perlindungan hukum Terhadap anak akibat pencabutan kekuasaan orang tua yang ditetapkan Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama menetapkan wali sebagai pengganti kedudukan orang tuanya untuk mengasuh dan mengurusi segala kepentingan si-anak. Wali bertanggung jawab penuh terhadap segala kebutuhan untuk perkembangan kehidupan anak-anak yang berada dibawah perwaliannya baik berupa kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikannya. Dan harta yang miliki si-anak berada dalam pengawasan dan kekuasaan seorang wali, namun tidak dapat menggunakannya selain untuk kepentingan anak tersebut, dan seorang wali bertanggung jawab atas segala kerugian harta si anak yang berada dalam kekuasaanya. Selain itu akibat hukum terhadap perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya (Studi Putusan Pengadilan Agama NO.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn) yaitu wali yang ditunjuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama menggantikan kedudukan orang tua atas kekuasaan terhadap anaknya yang telah dicabut oleh Pengadiaan Agama karena tidak diketahui keberadaannya, dan wali tersebut berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, dan masa perwalian tersebut berlangsung sampai anak tersebut beranjak dewasa atau sudah kawin serta sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan orang tua kandung dari si anak yang dicabut kekuasaan asuh terhadap anaknya tidak bisa lagi memperoleh hak asuhnya kembali karena ia telah melalikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan itu adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.