Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Abstract

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dimana sektor pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan hidup daerahnya. Struktur PDRB Tapanuli Selatan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, menunjukkan sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 40,01 persen pada tahun 2018 sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan. Pupuk bersubsidi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen hingga konsumen/petani harus sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse antara lain harga pupuk bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sesuainya jumlah pupuk permintaan kelompok tani dengan alokasi dari pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian antara lain Sekretaris, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian, Distributor, Pengecer, BPP, PPL dan kelompok tani/petani. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, studi dokumentasi serta teknik penelusuran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk bersubsidi di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse masih belum optimal karena kurangnya pengawasan. Selanjutnya ditinjau dari enam indikator prinsip tepat termasuk dalam kategori kurang efektif dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 67,22%.Beberapa masalah yang masih dapat ditingkatkan penanganannya oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain harga ditingkat kelompok tani/petani tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), kios yang menjual kepada petani diluar cakupan wilayahnya, dan birokrasi yang terlalu panjang dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.