Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus PT. Bumi Asih Jaya)

Abstract

Nation Economics Matters can grows up sustainable dan stable in financial service sector which held regularly, fair and transparant and accountable. For reach that point need Otoritas Jasa Keuangan (OJK which have function, duty and authorited for controled activity in sector financial service realted in bankruptcy insurance issue, authority of OJK destined to debtor in controled has deviated from the principle of balance in legal agreement. Case ever had is OJK as suppliant submit for Bankruptcy P.T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, which P.T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya stand for defendant in Pengadilan Negeri (National Court Niaga Jakarta Pusat with number 04/PDT SUS.PAILIT/2015/PN.Niaga.JKT.PST Jo.No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Where the verdict reject for the adjuration statement bankruptcy of P.T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya which submitted by Otoritas Jasa Keuangan. Based of analysis from the background above, then can be known that the based principle the problem is how is the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK to resolve claim insurance in case Bumi Asih Jaya and how to analysis the law from the judge consideration (Ratio Decidendi who reject adjuration statement bankruptcy of P.T Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya which submitted by Otoritas Jasa Keuangan in effort for creditors dispute solve. Based on the formulation of the problem and the point of the research, then the research will be use is analysis descriptive. This research included, describe and explaining appropriately and analyze the applicable law regulations so can get the describe answer of the point of the problems about the role of Otoritas Jasa Keuangan and explaining case about the bankruptcy of Insurance Company. Based on authority aspect on Otoritas Jasa Keuangan in act to resolve dispute of the customer based on articel 51 verse (1 regulation number 4 year 214 about insurance tell that creditors ask for adjuration to Otoritas Jasa Keuangan for submitted adjuration statement bankruptcy to Pengadilan Niaga. If be observed in Justice is an interest between Otoritas Jasa Keuangan with that Insurance Company important to explain in detail because basically the interest can be a problem if each other side feel not get a justice. In this case the law protection for customer and people, Otoritas Jasa Keuangan have authority to act for prevention lost for the customer insurance company. As listed in regulation of articel 28 number 21 year 211 about Otoritas Jasa Keuangan. Therefore already correct that in the regulation Otoritas Jasa Keuangan that accomodir provisions based on aspect authority, justice and protection of law.

Perekonomian nasional mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai itu, diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Terkait masalah kepailitan perusahaan asuransi, kewenangan OJK ditujukan terhadap debitur yang dalam pengawasan telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, Kasus yang pernah terjadi adalah OJK selaku pemohon mengajukan pailit terhaap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selaku termohon di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan 04/PDTSUS. PAILIT/2015/PN.Niaga.JKT.PSTJo.No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.JktPst dimana amar putusan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap termohon PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan klaim asuransi pada perkara Bumi Asih Jaya dan bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim (Ratio Decidendi) yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT Bumi Asih Jaya sebagai upaya penyelesaian sengketa kreditur. Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analistis. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai peranan otoritas jasa keuangan dalam menyelesaikan sengketa perusahaan asuransi yang pailit. Berdasarkan aspek kewenangan OJK dalam bertindak untuk menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa Kreditur menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Jika dilihat dari sisi keadilannya adalah Kepentingan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan perusahaan asuransi tersebut hendaklah dijelaskan secara rinci karena pada dasarnya kepentingan dapat menjadi pertikaian apabila masing-masing pihak merasa tidak mendapat keadilan. Dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.