Evaluasi Manajemen Persampahan Kota Banda Aceh Berbasiskan Konsep Zero Waste
View/ Open
Date
2021Author
Nizar, Muhammad
Advisor(s)
Munir, Erman
Irvan
Munawar, Edi
Metadata
Show full item recordAbstract
Urban Waste Management in Indonesia still faces many challenges, especially of final disposal
to landfil (TPA). Only 60-70% of the waste can be transported and disposed of to the TPA, while
the rest is scattered in various places meanwhile, waste disposed of at the TPA releases leachate
and greenhouse gases. In addition, the material disposed of in the landfill is a waste of nonrenewable
natural resources and damages the environment. Municipal waste management
requires holistic waste management, from upstream to downstream waste management. The Zero
Waste concept offers waste management, from waste avoidance, recycling, reduction and
recovery of used goods. Zero Waste means sending less material to the landfill. This study aims
to evaluate City Waste Management based on Zero Waste with a case study of the City of Banda
Aceh. There are several domains that are used as parameters, namely Geo-administration, socioculture,
management, environment, economy, organization, and Government Policy. The
research method used is in-depth interviews with experts, waste practitioners, government staff
and environmental activists where the data is processed with Nvivo software. This software can
help sort interview subjects into categories which then become indicators of waste management.
This study also distributes questionnaires to the community proportionally to see the level of
community satisfaction with waste services and to find out a number of community behaviors
related to waste management. The researcher conducted a literature review on a number of
policies concerning waste management at both the national and city levels. The results of the
research are that the administrative area of waste management, waste management from
upstream, the impact on the Banda Aceh environment, the economic impact of used goods, the
municipal waste regulation of Banda Aceh contains waste avoidance, community recycling
(recycle center), Extended Producer Responsibility (EPR), incentives and disincentives,
retribution according to the amount of waste (Pay as Your Throw / PAYT). In addition, the
evaluation of the performance of government waste management concludes that several sectors
need to be improved, namely human resources, temporary garbage dumps, solid waste data and
the urgency of the solid waste sector. The community is quite satisfied with the waste services
from the government where the score obtained from the Likert scale is 2.52. Meanwhile, the
results of the household waste management survey showed that 39.32% of respondents had never
participated in waste socialization and counseling. As many as 75.21% of respondents did not
sort and 68.31% of respondents did not recycle waste. People rarely collect used goods, namely
54.70% of respondents. The strategy for achieving Zero Waste relies on 5 aspects, namely
aspects of policy or legality, institutional aspects, funding aspects, community participation
aspects and operational technical aspects so that 30% of waste reduction is achieved by 2025. Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama
dalam hal pembuangan akhir ke TPA. Hanya 60-70% sampah yang bisa diangkut dan dibuang ke
TPA, sedangkan sisanya tersebar di berbagai tempat. Sedangkan sampah yang dibuang di TPA
melepaskan lindi dan gas rumah kaca. Selain itu, material yang dibuang ke TPA merupakan
pemborosan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan merusak lingkungan. Manajemen
sampah kota membutuhkan pengelolaan sampah yang holistik, mulai dari pengelolaan sampah
hulu hingga hilir. Konsep Zero Waste menawarkan pengelolaan sampah, mulai dari
penghindaran sampah, daur ulang, pengurangan dan pemulihan barang bekas. Zero Waste berarti
mengirimkan lebih sedikit material yang dibuang ke TPA. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Zero Waste dengan studi kasus Kota Banda
Aceh. Ada beberapa domain yang dijadikan parameter yaitu Geo-administrasi, sosial budaya,
manajemen, lingkungan, ekonomi, organisasi, dan Kebijakan Pemerintah. Metode penelitian
yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pakar, praktisi sampah, staf pemerintah
dan aktivis lingkungan dimana data diolah dengan software Nvivo. Software ini dapat membantu
memilah subjek wawancara menjadi kategori-kategori yang kemudian menjadi sebagai indikator
pengelolaan sampah. Selain itu penelitian ini juga menyebarkan kuesioner kepada masyarakat
secara proporsional untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sampah dan
mengetahui sejumlah perilaku masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Peneliti
melakukan kajian literatur terhadap sejumlah kebijakan yang menyangkut pengelolaan sampah
baik di tingkat nasional dan kota. Hasil penelitian adalah bahwa wilayah administratif
pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dari hulu, dampak terhadap lingkungan Banda Aceh,
dampak ekonomi barang bekas, regulasi sampah kota Banda Aceh yang berisikan tentang
penghindaran sampah/pemilahan sampah (waste avoidance), daur ulang komunitas (recycle
centre), Extended Producer Responsibility (EPR), insentif dan disinsentif, retribusi sesuai jumlah
sampah (Pay as Your Throw/PAYT). Selain itu evaluasi kinerja pengelolaan sampah
pemerintahan menyimpulkan beberapa sektor yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu sumber
daya manusia, tempat pembuangan sampah sementara, data persampahan dan urgensi bidang
persampahan. Masyarakat cukup puas dengan layanan persampahan dari pemerintah dimana skor
yang diperoleh dari skala Likert adalah 2,52. Sementara hasil survei pengelolaan sampah rumah
tangga mendapatkan hasil sebanyak 39,32% responden tidak pernah mengikuti sosialisasi dan
penyuluhan sampah. Sebanyak 75,21,% responden tidak melakukan pemilahan dan 68,31%
responden tidak melakukan daur ulang sampah. Masyarakat jarang mengumpulkan barang bekas
yaitu 54,70% responden. Strategi pencapaian Zero Waste bertumpu pada 5 aspek yaitu aspek
kebijakan atau legalitas, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek peran serta masyarakat dan
aspek teknis operasional agar pengurangan sampah tercapai 30% ditahun 2025 tercapai.