Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Serdan Bedagai

Abstract

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (aulonomous energies) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalarn rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih lu!lS dan makro. Dari paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi persoalan pemekaran suatu daerah dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat tersebut dalarn suatu penelitian. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang baru saja di mekarkan adalah Deli Serdang menjadi dua daerah yaitu Deli serdang dan Serdang Bedagai. Keinginan untuk dimekarkannya Kabupaten Deli Serdang sebenamya telah cukup lama muncul di kalangan masyarakat Kabupeten Deli Serdang, dan pada Tahun 1992 hal tersebut telah menjadi kajian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dasar pertimbangan pelaksanaan pemekaran adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk suatu Kabupaten. Lahimya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraluran Pemerintah No.19 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memberikan ruang yang ~emakin tcrbuka terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran. PenelitilUl yang dilakukan ini menggunakan metode penelilian deskriplif analisis. dan yang menjadi populasinya adalah seluruh daerah Kecamatan (area sample) yang terdiri atas 13 kecamatllll dan seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 135.122 rumah tangga. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertahap, yakni pada tahap pertama pengambilan sarnpel kecarnatan dan kelurahanldesa ditentukan secaJa acak berumpun (cluster random sampling). Oleh karena keterbatasan waktu dan biaya, maka area sampel penelitian dilakukan dengan cara mengambil 3 kecamatan saja dari 13 kecamafan yang ada yakni Kecamalan Tanjung Beringin dengan Desa Pekan Tanjung Beringin. Kecamalan Perbaungan dengan Desa Cilaman Jemih dan Kecamalan Sei Rampahdengan Desa Firdaus. Dengan rumus Yamane di dapat besar sampel ketiga desa tersebut yakni 235 kk. Data yang telah terKumpul (dari hasil kuesioner) kemudian dianalisis secara kuantitatifdan kualitatif. Hasil peneJitian menunjukkan bahwa irnpJikasi yang teIjadi bagi pelayanan kesejahteraan sosiaJ yang masih beJum tercapai seperti yang diharapakan masyarakat setelah diterapkan pemcbran daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang masih beIjalan hingga saat ini karena diset.bkan: Perlama, lembaga-lembaga yang diciptakan untuk keperluan otonomi daerah yang t.ru dimekarkan masih beJum bekeIja maksimal, dalam arti belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, hal yang perlu ditegaskan adaJab masih kuatnya budaya kekuasaan, dimana ada ketakutan dan kekhawatiran para pejabat uotuk mengecewakan para atasan, sehingga berakibat pada kurangnya pendelegasian wewenang yang rasional, karena ada perasaan takut disalahkan dan berimplikasi pada pelayanan kesejahtcraan masyarakat. Ketiga, setclah kurang lebih 2 tahun menjadi Kabupaten Baru, lembaga yang dibuat pun belum dapat merespon dengan baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial maupun pembangunan. Dengan kata lain, kontribusi lembaga-Iembaga lokal yang ada terhadap pembangunan dan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesejahteraan sosial belum memuaskan. Beberapa catatan di alas sangat erat kaitannya dengan kincrja organisasi pemerintah Kabupaten yang ada pada saat ini masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya di tengah-tengah masyarakat.