Analisis Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Bidang Kesehatan pada Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung Tahun 2014

Abstract

Eruption of Sinabung Mount has resulted in loss of life and damage to public facilities and refugees. These impacts requires a coordinated effort from all sectors, including the coordination in the health sector. Coordination will periodically answer this challenge so there is no duplication or overlap in the handling of the health sector. The purpose of this study is to analyze the function of coordinating the implementation of the health sector during the emergency response Sinabung eruption in 2014. This research method is qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation, and study documents. Informants research is the Chief Medical Officer, Head of Health Services, and Head of Puskesmas Brastagih. For the validity of the data and the technique of triangulation of data resources. The results showed that the vertical range of supervisory coordination, centralization-decentralization less well, in terms of command has been good. In the horizontal coordination, interdisciplinary internally is good, there is no matrix departemenlisasi job description and SOP, while externally interrelated is not good. Coordination diagonal less effective and less optimal functional coordination in disaster management during emergency eruption of Mount Sinabung. Factors that support the coordination is a sense of brotherhood (aron) between refugees and health workers so that they can make health services as much as possible in Pos Displacement. For Karo District Health Office recommended to revitalize and recreation of a comprehensive and integrated to the role, duties and functions of the Karo District Health Office to be responsible for disaster management in health and other relevant agencies. For BPBDs newly formed to create a SOP so as to facilitate the implementation of cross-sectoral coordination in disaster management in the future eruption of Mount Sinabung.

Bencana erupsi Gunung Sinabung telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan pengungsi serta kerusakan fasilitas umum. Dampak tersebut membutuhkan upaya yang terkoordinasi dari semua sektor, termasuk koordinasi di sektor kesehatan. Koordinasi secara berkala akan menjawab tantangan ini sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dalam penanganan bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi koordinasi bidang kesehatan pada masa tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung tahun 2014. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Puskesmas Brastagi. Untuk keabsahan data dilakukan teknik triangulasi data dan sumber informasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam koordinasi vertikal rentang pengawasan, sentralisasi-desentralisasi kurang baik, dalam hal komando sudah baik. Dalam koordinasi horizontal, secara internal interdisciplinary sudah baik, departemenlisasi matriks tidak terdapat job description dan SOP, sedangkan secara eksternal interrelated tidak baik. Koordinasi diagonal kurang efektif dan koordinasi fungsional kurang optimal dalam penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung. Faktor yang mendukung koordinasi adalah adanya rasa persaudaraan (aron) antara pengungsi dan tenaga kesehatan sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin di Pos Pengungsian. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo disarankan melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh dan terpadu terhadap peran, tugas serta fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana bidang kesehatan dan instansi lainnya yang terkait. Bagi BPBD yang baru terbentuk untuk membuat SOP sehingga dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan bencana Erupsi Gunung Sinabung kedepannya.