Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Transaksi Transportasi Online (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN. LMG)

Abstract

Existing online transportation services namely online taxis and online motorcycle taxis where online transportation uses smartphone technology to connect consumers with available drivers near the consumer's position, with the existence of this online transportation business not only benefits consumers but also benefits drivers, but the benefits the driver has resulted in many people registering as online transportation partners, this makes high competition between online transportation drivers. The high competition among drivers makes some drivers try to justify various ways to overcome the competition in order to continue to benefit where some drivers do is to do illegal access, which is the activity of manipulating or hacking the work system of online-based transportation applications to reap profits without having to deliver passengers so that they still get incentives from the online transportation company. The issues raised in this study, namely how the regulation of criminal law against the criminal acts of manipulation of electronic information in online transportation transactions, criminal liability for the perpetrators of the manipulation of electronic information in online transportation transactions based on Lamongan District Court Decree Number 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, and law enforcement efforts against the crime of manipulation of electronic information in online transportation transactions, especially in the Decision of the Lamongan District Court Number 143/Pid.B/2018/PN.Lmg. To find answers to these problems, this research uses descriptive analytical normative legal research, in which normative legal research uses secondary data as the main data using data collection techniques carried out by library research, and data analysis uses qualitative data analysis methods. The regulation of criminal law against the criminal act of manipulating electronic information in online transportation transactions is regulated in the provisions of Article 378 of the Criminal Code, and further stipulated in Article 35 Jo. Article 51 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Criminal liability for the perpetrators of the manipulation of electronic information in online transportation transactions based on the Decision of the Lamongan District Court Number 143/Pid.B/2018/ PN.Lmg basically must fulfill the three elements of criminal liability so that the perpetrators can be held accountable for the criminal offenses committed, in which the three that element is the ability to take responsibility, the existence of an error, and the absence of an excuse for a criminal offense. The existence of law enforcement efforts on electronic information manipulation in online transportation transactions has shown a positive trend in the community, although its implementation has not been carried out on a massive scale, it can be seen that there have not been many applications of criminal law to the manipulation of electronic information and law enforcement of criminal acts of information manipulation. electronics at this time one of them is through the Decision of the Lamongan District Court Number 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.

Jasa transportasi online yang ada yaitu taksi online dan ojek online di mana transportasi online menggunakan teknologi smartphone untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen, dengan adanya bisnis transportasi online ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver, akan tetapi keuntungan-keuntungan yang didapat driver mengakibatkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi online, hal ini membuat tingginya persaingan antar driver transportasi online. Tingginya persaingan diantara para driver membuat beberapa driver berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mengatasi persaingan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan di mana sara yang dilakukan beberapa driver yaitu dengan melakukan illegal access, yaitu kegiatan memanipulasi atau meretas sistem kerja aplikasi angkutan berbasis online untuk meraup keuntungan tanpa harus mengantarkan penumpang sehingga tetap mendapatkan insentif dari pihak perusahaan transportasi online. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi tranportasi online, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi tranportasi online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi tranportasi online khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan munggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi tranportasi online di atur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi tranportasi online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg pada dasarnya harus memenuhi tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga unsur itu adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Eksistensi upaya penegakan hukum tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi tranportasi online ini sudah menunjukkan trend positif di masyarakat, walaupun pelaksanaannya belum secara massive dilaksanakan, hal ini dapat dilihat belum banyaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan penegakan hukum tindak pidana manipulasi informasi elektronik saat ini salah satu diantaranya adalah melalui Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.