Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)

Abstract

Diversion is the duty of law enforcer handling the case of criminal offenses committed by children to take action to continue or discontinue court cases. Diversion in an effort to urge people to obey and uphold the laws of the country, its implementation still consider fairness as the top priority in addition to providing the opportunity for offenders to take the path of non-criminal as compensation, social work or supervision of their parents. Investigation authority possessed by police is the initial process in a juvenile justice process. This is due, whether or not children in conflict with the law are processed in juvenile justice is highly dependent on the results of investigations conducted by the Police by first asking for consideration or advice from community mentors. In the case of children in conflict with the law, the police in the execution of discretion can upgrade the case so that the child does not have to deal with a formal court settlement. The formulation of the research problem in this study is the first, the effect of the diversion of children in conflict with the law. Second, synchronization regulations on diversion of children in conflict with the law in Indonesia at the level of investigation. Third, the implementation of the diversion of children in conflict with the law in Medan Police. Diversion done to prevent children perpetrators of the negative impact of the implementation of the juvenile justice practice. Diversion is an idea if the appropriate consideration to avoid the stigma (evil cap) in children. Diversion has a positive and negative influence for children and the other parties involved. There are differences between the Secret Telegram with legislation that is in the application of the diversion of children in terms of the threat of punishment, child investigators, diversion agreement and coordination with the prosecution (the prosecutor) and the determination made by the local District Court. On the implementation of diversion in Medan Police, guidelines used namely Act No. 11 of 2012, the Criminal Police Secret Telegram TR / 1124 / XI / 2006 and TR / 395 / DIT, VI / 2008 but has not made the PP 65 Year 2015 as the Guidelines for the implementation of diversion. There are some reasons why the diversion implementation by the police does not comply with the rules in the Act No. 11 Year 2012. There should be rules governing the supervision of the implementation of diversion. Police should own internal regulations relating to the implementation of diversion and adapted to the legislation in force.

Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses peradilan anak. Hal ini disebabkan, dapat tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dapat melakukan pengalihan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan secara formal. Dalam Tesis ini, permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Medan. Diversi yaitu gagasan jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak. Diversi mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi anak maupun pihak lain yang terlibat.Terdapat perbedaan antara Telegram Rahasia dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam penerapan diversi terhadap anak dalam hal ancaman hukuman, penyidik anak, kesepakatan diversi serta kordinasi dengan pihak penuntut umum (kejaksaan) serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Pada pelaksanaan diversi di Polresta Medan, pedoman yang digunakan yakni UU No. 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 namun belum menjadikan PP No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan diversi. Terdapat beberapa pelaksanaan diversi yang dilakukan Polresta yang tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Seharusnya ada aturan yang mengatur mengenai pengawasan dalam pelaksanaan diversi.Sudah sebaiknya peraturan internal Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.