Implementasi Kebijakan Stelsel Aktif pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias

Abstract

The government has made a number of improvements in service delivery population administration, one of which is to establish tha Law Number 24 Year 2013 on the amandement of Act No. 23 of 2006 concerning Population Administration. One important improvement in the law number 24 of 2013 is about the principle of active stelsel on population administration services directed at the government. So, the government is obliged to actively carry out the administrative services of population. The research was conducted to determine the general description of stelsel active policy implementation on population administrative services in the Population and Civil Registry of Nias Regency based perspective of compliance implementator and perspective of “what‟s happening?”. This research is a study implementation with descriptive qualitative approach. The data collection used interview, direct observation and documentation technics. The results obtained in this research showed that the policy implementation is realized through a program called Direct Services of Population Document Processing in Sub-Districts in Nias. This program effectively implemented since October 2015. From the perspective of compliance, generally implementator already know and understand about the stelsel active policy implementation on population administrative services. From the perspective of „what‟s happening?‟, it is concluded that the activity is not optimal to give effect to the reduction in the percentage of people who do not have citizenship documents. This study suggested that Nias Regency Government through the Population and Civil Registry of Nias Regency formed Technical Implementation Units Administrative Services Population in the sub-districts, formed a partnership in the form of MOU with PT. PLN Persero, continued dissemination of population administrative services to the community, and formed a Standard Operation Procedure (SOP) implementation of direct services in the district or in the villages.

Pemerintah telah melakukan sejumlah penyempurnaan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini memuat prinsip stelsel aktif pada pelayanan administrasi kependudukan yang ditujukan kepada pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan stelsel aktif pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias dilihat dari perspektif kepatuhan (compliance) implementator dan perspektif perubahan apa yang terjadi (whats happening?). Penelitian ini merupakan penelitian implementasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (deep interview) terhadap informan, observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan langsung, serta studi literatur untuk mempertajam eksplanasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan stelsel aktif pada pelayanan administrasi kependudukan diwujudkan melalui program kegiatan yang diberi nomen klatur Pelayanan Langsung Pemrosesan Dokumen Kependudukan di Kecamatan se-Kabupaten Nias yang efektif dilaksanakan sejak bulan Oktober 2015. Secara umum, pelaksanaan kegiatan ini sudah baik walau belum optimal. Dari perspektif kepatuhan, pada umumnya implementator telah mengetahui dan memahami tentang kebijakan stelsel aktif pada pelayanan administrasi kependudukan. Dari perspektif apa yang terjadi? disimpulkan bahwa kegiatan tersebut memberikan pengaruh terhadap pengurangan persentase penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan walau belum optimal. Penelitian ini menyarankan supaya Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias membentuk Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di kecamatan, menjalin kerjasama dalam bentuk MOU dengan PT. PLN Persero, melanjutkan sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, serta membentuk suatu Standar Operational Prosedure (SOP) pelaksanaan pelayanan langsung di kecamatan atau di desa-desa.