Pelaksanaan Pengalihan Aset Yayasan yang Belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004)

Abstract

The existence of a foundation prior to Law No. 16/2001 on Foundation which was amended to Law No. 28/2004 on the Amendment of Law No. 16/2001 does not have any uniformity in the method of establishing a foundation. The establishment of a foundation is based on custom, doctrine, and jurisprudence. A foundation which is not a legal entity should adjust to its Articles of Association by requesting its legal entity status to the Minister of Law and Human Rights no later than 1 (one) year since Law No. 28/2004 was effective. A foundation which is not established prior to Law on Foundation and has not yet adjusted to its Articles of Association is prohibited to transfer its assets. The research used descriptive analytic method which described, explain, and analyzed legal provisions. It also used juridical empirical approach which was referred to legal norms and legislation. The data were analyzed by examining and evaluating all data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials to find out its validation. The gathered data would be systemized so that it yielded classification which was relevant to the research problems. A foundation established prior to Law on Foundation was prohibited to do its activity like transferring its assets until PP No. 63/2008 existed. However, there are still foundations which do not adjust to their Articles of Association so that the Government issued PP No. 2/2013 on the Government Implementation No. 63/2008 which functioned to enable a foundation which does not have any legal entity to adjust to its Articles of Association. Therefore, a foundation which was established prior to the issuance of Law on Foundation can transfer its assets to the third party after it has adjusted to its Articles of Association according to the prevailing legal provisions.

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan. Pendirian yayasan didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Bagi Yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mulai berlaku. Yayasan yang berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya tidak bisa mengalihkan aset yayasan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa suatu peraturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, untuk mengetahui validasinya. Data akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yayasan yang didirikan sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan tidak dapat melakukan aktifitas, salah satunya tidak bisa melakukan pengalihan aset, sehingga dengan terbitnya PP No.63 Tahun 2008 menolong yayasan yang belum disesuaikan. Namun demikian masih ada Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sehingga Pemerintah mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemerintah No.63 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan yang tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Dengan demikian Yayasan yang berdiri sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan dapat melakukan pengalihan aset kepada pihak ketiga setelah melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.