Kepastian Hukum dalam Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID.SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB)

Abstract

For the authority of the prosecutor in the criminal field concerning the executor is an act of prosecution as an executor of carrying out the determination of judges and judicial decisions has permanent legal force. Evidence in criminal activities are often decided in court for the deprived, but there is something different in narcotic crime, namely Article 101 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. The method used in this research is normative. The formulation of the problem is how the prosecutor‟s role in the execution of criminal decisions? How is the execution of the evidence relating to the third party in narcotic cases in the District Court of Stabat and what barriers exist to the execution? How consideration of the judge of the Supreme Court Decision No. 1258.K / Pid.Sus / 2014 and Decision of the Civil District Court Stabat No. 14 / Pdt. Plw / 2014 / PN. STB. The role of prosecutors in the execution of criminal decisions, when referring to Article 101 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, namely (1) Narcotics, Narcotics Precursor, and tools or goods used in the crime of Narcotics and Narcotics Precursor or concerning Narcotics and Precursors narcotics and results expressed seized for the state. (2) In terms of the tools or items seized as referred to in paragraph (1) is the property of third parties acting in good faith, the owner may appeal against the confiscation to the respective court within 14 (fourteen) days after the announcement of the court decision level first. Shows that legal uncertainty in the execution of narcotic crime evidence by the Attorney. Consideration of the judge in the District Court Stabat related narcotic crime evidence of a third party in this case the consideration of the judge is still stiff. Judges still refers to in paragraph (1) of Article 101 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics without seeing paragraph (2). Obstacles encountered in the execution of narcotic crime evidence is in the case of criminal decisions, in which the civil verdict filed a third party is granted by the judge, so the Attorney as executor experiencing difficulties. Consideration of the judge‟s ruling in Supreme Court Decision No. 1258.K / Pid.Sus / 2014 shows that in this case the judge is too rigid in its decision without considering information from third parties that the evidence revealed that the car used by the offender is a hired car (rental) from third parties. In a civil ruling No. 14 / PDT.PLW / 2014 / PN.STB decided won third party claim. Supposedly when the judges on criminal decisions observant and careful in its consideration of third party certainly does not need to be a civil lawsuit. It would need to Attorney General of the Republic of Indonesia issued Decree Attorney General on the execution of the evidence, so that the execution evidence narcotic crime obtain legal certainty. It would need to judge in court viewed the evidence carefully and thoroughly and consider the injured third party so that the execution of the evidence does not cause problems. It would need to Attorney General and the Supreme Court did MOU related to evidence in the criminal act of narcotics so that the problem of execution as evidence at a leter date is not an issue and the Supreme Court also issued SEMA and PERMA or related to it.

Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang bukti dalam tindak pidana sering diputuskan di pengadilan untuk dirampas, tetapi ada hal yang berbeda di dalam tindak pidana narkotika yaitu pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun perumusan malasah adalah Bagaimana peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana? Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti yang berkaitan dengan pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Stabat dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.Plw/2014/PN.STB? Peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana, bila merujuk pada Pasal 101 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Menunjukkan bahwasanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan Jaksa. Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Stabat terkait barang bukti tindak pidana narkotika milik pihak ketiga dalam hal ini pertimbangan hakim masih kaku. Hakim tetap mengacu pada ayat (1) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja tanpa melihat ayat (2). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika adalah dalam hal putusan pidana, dimana putusan perdata yang diajukan pihak ketiga dikabulkan oleh Hakim, sehingga Jaksa sebagai eksekutor mengalami kesulitan. Pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 menunjukkan bahwasanya dalam hal ini Hakim masih terlalu kaku dalam putusannya tanpa mempertimbangkan keterangan dari pihak ketiga yang mengungkapkan bahwasanya barang bukti yaitu mobil yang digunakan oleh pelaku adalah mobil yang disewa (rental) dari pihak ketiga. Pada putusan perdata nomor 14/PDT.PLW/2014/PN.STB memutuskan memenangkan gugatan pihak ketiga. Seharusnya bila Majelis Hakim pada putusan pidana jeli dan cermat dalam pertimbangannya tentunya pihak ketiga tidak perlu melakukan gugatan secara perdata. Perlu kiranya Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tentang eksekusi barang bukti, sehingga ekseskusi barang bukti tindak pidana narkotika mendapatkan kepastian hukum. Perlu kiranya Hakim di dalam persidangan melihat barang bukti dengan cermat dan teliti serta mempertimbangkan pihak ketiga yang dirugikan sehingga eksekusi barang bukti tidak menimbulkan permasalahan. Perlu kiranya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung melakukan MOU terkait barang bukti dalam tindak pidana narkotika sehingga permasalahan eksekusi barang bukti di kemudian hari tidak menjadi masalah dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA atau SEMA terkait hal tersebut.