Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi di Indonesia

Abstract

The aim of this research is to analyze the effect of government expenditure disparity, industrial distribution disparity and the total of high school students in term of income disparity among provinces in Indonesia. The data used is time series data the period 1984 – 2003. Data collected from Statistical Center Beareau. The method employed is Ordinary Least Square (OLS) . The result shows that coeeficient determination (R2 ) = 87,31 means that 87 total variation in income disparity could be explained by independent variables. Partially, government expenditure descrepancy, industry descrepancy and total high school student descrepancy positively influence and significant at α = 1 %. Based at the result, in order to eleviate the income disparity among province suggest that to assit the provincial government to develop the industries and increase the government expenditure especially the provinces outside of Java.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pengeluaran pemerintah, ketimpangan persebaran industri dan ketimpangan jumlah siswa tamat SMA terhadap ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia. Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, 1984 – 2003, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Analisis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa secara serempak variabel ketimpangan pengeluaran pemerintah daerah, ketimpangan persebaran industri dan ketimpangan jumlah siswa tamat SMA mampu menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia sebesar 87,31 persen. Secara parsial, ketimpangan pengeluaran pemerintah daerah, ketimpangan persebaran industri dan ketimpangan jumlah siswa tamat SMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia pada α 1 %. Sesuai dengan hasil penelitian, untuk mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan antar propinsi, kepada pemerintah pusat disarankan untuk membantu pemerintah propinsi dalam mengembangkan industrinya, dalam upaya meningkatkan pendapatan di daerah. Peningkatan pendapatan dari sektor industri ini diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Pemerintah pusat juga disarankan untuk meningkatkan anggaran kepada pemerintah propinsi di luar DKI Jakarta agar meningkatkan pengeluaran pemerintahnya, khususnya pengeluaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pengeluaran juga diarahkan untuk membangun infrastruktur sebagai upaya untuk menarik investor ke daerah. Kepada pemerintah propinsi dengan pengeluaran pemerintah yang rendah disarankan untuk mengajukan anggaran yang lebih tinggi, khususnya anggaran untuk pendidikan dan infrastruktur.