| dc.description.abstract | Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana proses politik terhadap pemberlakuan uji mampu baca Alqur’an calon anggota DPRA dan DPRK pada Pemilu 2019 di Provinsi Aceh bagi partai politik nasional. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis proses politik terhadap pemberlakuan Uji Mampu Baca Alqur’an bagi partai politik nasional peserta pemilu 2019 di Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan data pustaka, setelah data diperoleh dan terkumpul kemudian data tersebut di analisis secara konten.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses politik tersebut tidak lain adalah inisiatif dari Tim Sekretariat KIP Aceh, dan KPU RI, Sebagai individu yang dipandang sebagai aktor politik lokal dan nasional, proses politik uji mampu baca Alqur’an tersebut dilatar belakangi oleh berbagai alasan aktor yang dipandang sebagai individu menggunakan sumberdayanya dengan tujuan mempertahan kan kekhususan Aceh. Hasil Penelitian selanjutnya partai politik nasional tidak pernah menolak terhadap tes uji mampu baca Alqur’an pada pemilu 2019 adalah sebagai bentuk komitmen partai politik nasional yang berdomisili di Aceh untuk mempertahankan kekhususan Aceh, yang kedua adalah untuk memenuhi kuota pencalonan dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu di Provinsi Aceh.
Saran untuk Pemerintah Aceh, DPRA dan KIP Aceh agar kedepan melakukan revisi dan pembahasan ulang Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan partai politik lokal terkait minimal jumlah nilai terhadap bakal calon yang semula 50 poin sudah dinyatakan lulus agar dapat ditingkatkan lagi menjadi 75 point, karena pasca disahkan nya UUPA Aceh sudah melaksanakan Pemilu legislatif mencapai 4 kali pasca MoU Helsinky. | en_US |
