Diskresi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo pada Program Relokasi Permukiman

Abstract

Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung pada Program Relokasi Permukiman dilaksanakan pada Masa Tanggap Darurat, yang secara normatif hanya bisa dilakukan pada fase pascabencana atau ketika Status Tanggap Darurat Bencana berakhir atau dicabut. Kondisi membiarkan pengungsi tinggal di pengungsian (shelter) selama ± 1,2 tahun sangat tidak manusiawi, maka diskresi kebijakan harus ditempuh karena telah terjadi kekosongan hukum utnuk mendorong kelancaran pemerintahan dalam memulihkan kehidupan pengungsi sekaligus menghindarkan stagnasi pemerintahan untuk memenuhi kepentingan umum agar pengungsi dapat kembali hidup layak seperti sediakala melalui percepatan Relokasi Permukiman.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi program Relokasi Permukiman; faktor-faktor pemicu diskresi harus dijalankan serta untuk mengetahui diskresi kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo pada Program Relokasi Permukiman dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian, kesulitan dalam implementasi kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Program Relokasi Permukiman disebabkan oleh faktor utama yaitu struktur birokrasi dan disposisi, Status Tanggap Darurat dan Kemanusiaan menjadi faktor pendukung serta stagnasi pemerintahan dan kebutuhan mayarakat menjadi faktor penarik untuk diskresi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada program Relokasi Permukiman korban bencana erupsi Gunung Sinabung; Dalam kekosongan hukum, untuk menghindari stagnasi pemerintah serta mempercepat pelayanan pemerintah, maka diisi secara legal melalui Instruksi Presiden, Keppres dan Peraturan-Peraturan tertulis sebagai ikutan; dengan diskresi pembangunan Relokasi Permukiman dapat dilaksanakan lebih cepat, sehingga masyarakat pengungsi dapat dipulihkan dengan adanya Permukiman baru.