Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan dalam Tindak Pidana Makar

Abstract

Sebagai syarat tindak pidana makar, unsur permulaan pelaksanaan merupakan hal yang sangat mempengaruhi dapat tidaknya seseorang dituntut dengan tindak pidana makar. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana makar harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai niat pelaku yang dinyatakan dalam permulaan pelaksanaan yang merupakan salah satu unsur percobaan melakukan tindak pidana. Salah satu contoh yakni terjadi pada kasus makar dalam Putusan Nomor 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni: Bagaimana pengaturan tindak pidana makar di Indonesia, bagaimana keterkaitan permulaan pelaksanaan dengan tindak pidana makar, bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana makar dalam Putusan Nomor: 1303/PID.B/2019/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan tindak pidana makar di Indonesia diatur dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 104, Pasal 106 KUHP dan Pasal 107 KUHP. Keterkaitan unsur permulaan pelaksanaan dengan unsur tindak pidana makar pada pokonya memiliki hubungan yang saling keterkaitan, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 87 KUHP, sehingga tindak pidana makar dapat dikatakan telah terjadi, jika unsur permulaan yang berupa niat pelaku telah terbukti sebagai tindakan permulaan dalam melakukan perbuatan makar. Analisis hukum dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, perbuatan pelaku seharusnya tidak dikenakan pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, akan tetapi seharusnya dikenakan Pasal 106 Jo. Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dibarengkan dengan percobaan makar itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kesalahan yang mendasar terletak dari kekeliruan jaksa dalam menuntut perbuatan para terdakwa, maka analisa hukumnya lebih menyatakan bahwa tuntutan jaksa dalam perkara ini yang membuat tidak sesuainya penerapan hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

As a condition for the crime of treason, the initial element of implementation is something that greatly influences whether or not a person can be charged with the crime of treason. A person can be said to have committed a crime of treason; it must first be proven regarding the intention of the perpetrator stated at the beginning of the implementation which is one of the elements of an attempt to commit a crime One example is the case of treason in Decision Number 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.. Based on the background description, the problems studied are: How is the regulation of the crime of treason in Indonesia, how is the relationship between the beginning of the implementation and the crime of treason, how is the legal analysis of the crime of treason in Decision Number: 1303/PID.B/2019/PN. JKT.PST. The research method used in this research is normative legal research, which is supported by secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The result of the research is that the regulation of the crime of treason in Indonesia is regulated in several articles, including Article 104, Article 106 of the Criminal Code and Article 107 of the Criminal Code. The link between the initial element of implementation and the element of the criminal act of treason in essence has an interrelated relationship, as can be seen in Article 87 of the Criminal Code, so that the crime of treason can be said to have occurred, if the initial element in the form of the perpetrator's intention has been proven as the initial act in committing the crime. treason. Legal analysis is related to the decision of the Central Jakarta District Court Number 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, the perpetrator's actions should not be subject to Article 106 of the Criminal Code Jo. Article 55 of the Criminal Code, but should be subject to Article 106 Jo. Article 87 of the Criminal Code concerning the act of treason is coupled with the attempted treason itself, so that it can be said that the fundamental error lies in the prosecutor's error in prosecuting the actions of the defendants, so the legal analysis states that the prosecutor's demands in this case are what make the application of the law imposed incompatible with panel of judges.