Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di Kota Tebing Tinggi

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang mewarnai Pemilu 2019 di Kota Tebing Tinggi. Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu 2019 di Kota Tebing Tinggi dipertanyakan ketika adanya dua permasalahan tersebut yang awalnya berasal dari kekeliruan KPPS di TPS. Mengingat Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang menggabungkan Pemilu Eksekutif dan Legislatif sekaligus pada satu hari pemungutan suara, sudah seharusnya petugas KPPS adalah orang-orang yang tangguh karena KPPS merupakan penentu keberhasilan pemilu. Kecerobohan dan ketidaktelitian KPPS dapat menyebabkan kacaunya administrasi di TPS dan dapat berimbas pada keraguan Publik atas hasil pemilu. Untuk membuktikan Kinerja KPPS Kota Tebing Tinggi, Peneliti menganalisis kinerja KPPS Kota Tebing Tinggi dengan 6 (enam) indikator yang dikemukakan Robbins yaitu: Kualitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, Efektivitas, Kemandirian, dan Komitmen kerja. Karena Kinerja Penyelenggara merupakan bagian dari integritas Pemilu, Peneliti menggunakan teori integritas dari Frank dan Martinez i Coma, yang menyatakan bahwa kinerja dari lembaga penyelenggara secara teknis dapat meningkatkan integritas pemilu dan terdapat mendapatkan pengakuan independensi dan Pippa Norris yang mengkaji integritas pemilu dari bidang manajemen publik yakni meneliti integritas pemilu menggunakan konsep maladminitrasi pemilu dan ‘good governance’ yang menitikberatkan pada kemampuan teknis dan kinerja yang efisien, serta proses dan prosedur pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun KPPS Kota Tebing Tinggi sudah berusaha maksimal dalam menjalankan tugasnya namun Kinerja KPPS Kota Tebing Tinggi kurang baik, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: 1. Syarat tentang pembatasan dua kali menjabat sebagai KPPS, 2.Bimbingan teknis yang minim dan tidak Efektif, 3.Kekisruhan logistik pemilu 2019, 4.Rumitnya administrasi Pemilu 2019, 5. Beban Kerja Pemilu 2019 yang menyebabkan Human Error.