Kebijakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Curas, Curat, dan Curanmor di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Abstract

Description of violence (Curas), and theft of motor vehicles (Curanmor) known as Crimes 3C. The 3C crime is a crime against property which is a material crime. The police responsible for the security and public order (Kamtibmas), in carrying out their duties will always be confronted with changing circumstances in line with the dynamics of the community. As a protective officer, protector, and public servant, members of the police are given the authority to shoot on the spot against criminals who disturb the comfort, security, and safety of the community. Members of the National Police are equipped with a legal umbrella in the use of firearms contained in the Police Chief Regulation (Perkap) No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Measures. The policy of the Medan Kapolrestabes in responding to the rampant 3C Crimes in the City of Medan is to order its ranks to shoot on the spot against the perpetrators. Every time the 3C Crime is found, the officer shoots on the spot with careful consideration and by applicable procedures. The problems in this study are as follows: 1) Legal procedures for Polri officers to shoot at the scene of 3C criminals; 2) Criminal law policy in enforcing Crime, Curat, and Curanmor (3C) Criminal Laws from the perspective of justice; and 3) Reasons for the on-site shooting policy apply to perpetrators of 3C crimes in Medan's jurisdiction. This research is juridical-normative research supported by empirical data. The nature of descriptive research with the statute approach. The data used are sourced from secondary data which is legal material, consisting of: primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data were collected by library research techniques with document study tools. Meanwhile, empirical data is collected by field research with a tool in the form of interviews without using interview guidelines called in-depth interviews. Data analysis in the form of qualitative analysis by concluding using deductive reasoning. The results of the study are as follows: 1) Legal procedures for the implementation of gunfire on the spot constitute a discretionary authority or authority to act according to the police's appraisal that can be justified as long as the officers follow the applicable procedures (National Police Chief Regulation No. 1 of 2009 concerning Use of Force in Action Police Department in conjunction with the Medan Police Chief Sprint No. Sprint / 811 / V / 2014, dated May 24, 2014, concerning Operations of 810 in the Context of Enforcement of Persecutors of 3C Case Detention in the Medan Regional Police Jurisdiction); 2) Medan Kapolrestabes Policy in enforcing 3C Crime cases, consisting of Penal Policy by carrying out "Operation 810" based on a warrant that is no longer valid. Meanwhile, the non-penal policy consists of pre-emptive efforts, in the form of counseling, and preventive efforts, consisting of: patrolling, creating a recidivist database of perpetrators, opening a complaints phone line, and appeals to add multiple keys; 3) The reason the Medan Police Chief issued a policy of firing on-site against 3C Crimes was that the perpetrators had endangered and threatened the life safety of officers and the community because they had used sharp weapons and homemade firearms.

Pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dikenal dengan Kejahatan 3C. Kejahatan 3C merupakan kejahatan terhadap harta benda yang merupakan tindak pidana materiil. Polisi yang bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat. Sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, anggota kepolisian diberikan kewenangan menembak di tempat terhadap penjahat yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Anggota Polri dibekali payung hukum dalam mempergunakan senjata api yang dimuat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Kebijakan Kapolrestabes Medan dalam menyikapi maraknya terjadi Kejahatan 3C di Kota Medan adalah dengan memerintahkan jajarannya untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku. Setiap didapati pelaku Kejahatan 3C, petugas melakukan penembakan di tempat dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Prosedur hukum bagi petugas Polri untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan 3C; 2) Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum Kejahatan Curas, Curat, dan Curanmor (3C) ditinjau dari perspektif keadilan; dan 3) Alasan kebijakan tembak di tempat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan 3C di wilayah hukum Polrestabes Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang didukung oleh data empiris. Sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang merupakan bahan hukum, terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat studi dokumen. Sedangkan, data empiris dikumpulkan dengan studi lapangan (field research) dengan alat berupa wawancara (interview) tanpa menggunakan pedoman wawancara disebut wawancara mendalam (in-depth interview). Analisis data berupa analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian, sebagai berikut: 1) Prosedur hukum pelaksanaan tindakan tembak di tempat merupakan suatu kewenangan diskresi atau kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri aparat kepolisian yang dapat dibenarkan pelaksanaannya sepanjang petugas mengikuti prosedur yang berlaku (Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian jo. Surat Perintah Kapolrestabes Medan No. Sprint/811/V/2014, tertanggal 24 Mei 2014 tentang Operasi 810 Dalam Rangka Penindakan Para Pelaku Penadahan Kasus 3C di Wilayah Hukum Polresta Medan); 2) Kebijakan Kapolrestabes Medan dalam penegakan hukum kasus Kejahatan 3C, terdiri dari: Kebijakan Penal dengan melakukan “Operasi 810” dengan dasar surat perintah yang sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan, kebijakan non-penal terdiri dari upaya pre-emtif, berupa penyuluhan, dan upaya preventif, terdiri dari: patroli, membuat database residivis pelaku, membuka saluran telepon pengaduan, dan himbauan untuk menambah kunci ganda; 3) Alasan Kapolrestabes Medan mengeluarkan kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku Kejahatan 3C adalah dikarenakan pelaku sudah membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa petugas dan masyarakat karena telah mengggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan.