Tinjauan Yuridis Tembak Mati Ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap Pelaku Pengedar Narkotika

Abstract

The misuse and illicit trafficking of narcotics threatens all aspects of national and state life. The government is firm by imposing sanctions in the form of the death penalty for drug dealers, it does not deter other dealers. One of the decisive actions taken by the National Narcotics Agency is to shoot dead drug dealers who try to fight back. Based on the background of the study will be analyzed the legal arrangements of the shooting place by the National Narcotics Agency against narcotics dealers reviewed from human rights. The method used in this research is normative legal research method. Use normative or doctrinal juridical legal research material because the research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. The act of shooting at its destination is only to paralyze the perpetrator, even before shooting at the perpetrators law enforcement officers give a warning in advance, in case the warning of gunfire is not obeyed, carried out direct shooting directed at the limbs that do not endanger lives (Article 5 of the Police Chief's Office No. 1 of 2009). So the act of shooting is only done to stop the perpetrators of crimes not to kill the perpetrators of narcotics dealers. The act of shooting to death on the spot by officers is not in accordance with legal procedures, contrary to Article 28A of the 1945 Constitution which guarantees the right of everyone to live and the right to defend his life and life, because in principle everyone accused of a criminal act has rights that must be protected such as the right to obtain a sense of security, the right to access the presumption of innocence, the right to obtain fair and equal treatment before the law and the right to defend themselves before the law.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah bersikap tegas dengan memberikan sanksi berupa hukuman mati bagi Bandar Narkoba, hal itu tidak membuat para bandar narkoba lainnya jera. Salah satu tindakan tegas yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah dengan menembak mati bandar narkoba yang mencoba melawan. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa pengaturan hukum tembak ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pelaku pengedar narkotika ditinjau dari hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menggunakan materi penelitian hukum yuridis normatif atau doktriner karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Tindakan tembak ditempat tujuannya hanya untuk melumpuhkan pelaku, bahkan sebelum melakukan tembakan kearah pelaku aparat penegak hukum memberi peringatan terlebih dahulu, dalam hal peringatan tembakan tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa (Pasal 5 Perkap Kapolri No. 1 tahun 2009). jadi tindakan penembakan hanya dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan pelaku pengedar narkotika. Tindakan tembak mati di tempat oleh aparat yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Karena pada prinsipnya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk mendapat rasa aman, hak untuk akses praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan sama di muka hukum dan hak untuk membela diri di hadapan hukum.