Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian

Abstract

The labor agreement is the beginning of the inception of the employment relationships between employers with workers. The existence of a division of labor agreement in Act. No. 13 of 2003 on Labor, namely PKWT and PKWTT. PKWT based on Article 56 paragraph (2) stated that PKWT referred to in paragraph (1) is based upon a certain period of the completion of a particular job. The application of the implementation PKWT lately many companies use due to effective, efficient and profitable. However, in the implementation of the nature, type and period of PKWT is not in accordance with Act No. 13 of 2003 on Labor and legal agreements. To the detriment of the legal position and eliminate workers and legal protection of the workers. Based on the above background found problems; first, clauses in the Treaty of PKWT. Second, legal position of worker in PKWT which does not comply with regulations based on the completion of the industrial relations court. Third, the legal protection of workers are PKWT opposed to the legislation. This research methode using normative juridical approach to research legislation and approach the case. The research of using primary data and secondary data, retrieved and will be analyzed by qualitative methods so that it can be drawn the conclusion by means of qualitative analysis and expected to answer the problem in this research. The labor agreement clause in PKWT in the form of a clause against the period of time the work done based on the type and nature of work, as well as a period in extension and renewal. The termination of the working relationship in the clause set in article 61 of ACT No. 13 of 2003 on Labor. Clause to rights and obligations is the trade off between the workers and employers. The main thing in the rights and obligations i.e. workers are entitled to a wage and employers shall be obliged to pay the wages, worker safety and health are entitled to work and employers are obligated to give it as well employers are entitled a good production results from the work of the workers. In the legal position of workers in article 59 paragraph (7) of the ACT. No.13 of 2003 on Labor that PKWT implementation does not comply with legislation then turn into PKWTT and affirmed in Kepmenaker No. 100/MEN/VI/2004 in article 15. As for the protection of workers, namely the protection of the right to healthcare, protection of right to health care, protection of rights of security/safety and the right end of the working relationship in the form of severance money, money reimbursement rights and money Awards working period.

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Adanya pembagian perjanjian kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu PKWT dan PKWTT. PKWT berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa PKWT dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Penerapan pelaksanaan PKWT akhir-akhir ini banyak digunakan perusahaan karena efektif, efisien dan menguntungkan. Namun, dalam pelaksanaan sifat, jenis dan jangka waktu PKWT tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian. Sehingga merugikan dan menghilangkan kedudukan hukum pekerja dan perlindungan hukum pekerja. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu Pertama klausul-klausul perjanjian dalam PKWT, Kedua kedudukan hukum pekerja dalam PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan penyelesaian pengadilan hubungan industrial, Ketiga perlindungan hukum pekerja yang PKWT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, diperoleh dan akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara analisis kualitatif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Klausul perjanjian kerja dalam PKWT berupa klausul terhadap jangka waktu kerja yang dilakukan berdasarkan jenis dan sifat pekerjaan, serta jangka waktu dalam perpanjangan dan pembaharuan. Klausul berakhirnya hubungan kerja di atur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Klausul hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara pihak pengusaha dan pekerja. Hal utama dalam hak dan kewajiban yaitu pekerja berhak mendapatkan upah dan pengusaha berkewajiban membayar upah, pekerja berhak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengusaha berkewajiban memberikannya serta pengusaha berhak atas hasil produksi yang baik dari hasil kerja para pekerja. Dalam kedudukan hukum pekerja dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa PKWT pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundagan maka berubah menajdi PKWTT dan ditegaskan dalam Kepmenaker No. 100/MEN/VI/2004 dalam Pasal 15. Adapun perlindungan terhadap pekerja yaitu perlindungan hak atas upah, perlindungan hak atas jaminan kesehatan, perlindungan hak atas keamanan/keselamatan kerja dan hak berakhirnya hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja.