Akibat Hukum Akta Peruhan Yayasan yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/Pdt/2018)

Abstract

The deed of change of Darussalam Maluku Education Foundation was established by a Notary named M. Husain Tuasikal, S.H, and was legalized by the Ministry of Law and Human Rights of the Notarial Deed Number: 01/2008 dated the 6th of October, 2008 which no longer has legal force.its validity is also objected by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia thus, a new foundation is established by changing the name of Darussalam Foundation to Darussalam Maluku Foundation. This is a normative juridicial research which studies prevailing laws and regulations,namely the Law No. 16/2001 in conjuction with the Law No. 28/2004 on Foundation and the Notarial Act No. 2/2014/ This reseach is analytically descriptive which describes,explain,analyzes research problem, and finds the right solution to the problems. The Objective of this research is to discover and to analyze the legal conseuences incurred from the drawing up of deed of change of a foundation name before a notary that may lead to an illegal act. The deed incldes the assets possessed by the foundation and related with the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 404 PK/PDT/2018. It was discovered from the judge’s consediration that the Notary,in drawing up the deed,has made mistakes as an official and has neglected human rights as government that has to make an acknowledgement, to issue a decree, and to analyze judge’s legal consideration concerning the issuance of deed of change of foundation or his heirs; thus,if the owner has passed away,the drawing up of the deed has to be attended by the heirs and the board of patrons of the foundation in relation with the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 404PK/PDT/2018

Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang dibuat oleh Notaris M.Husain Tuasikal,SH.,MKn yang telah disahkan oleh kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mempunyai dasar hukum karena mengacu kepada Akte Notaris Nomor: 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan pengesahannya telah ditolak oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sehingga dibentuk Yayasan baru dari Peralihan nama Yayasan Darussalam dengan nama Yayasan Darussalam Maluku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan juga UUJN No. 30 tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan yaitu untuk mengetahui sekaligus menganalisis Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembuatan Akta Perubahan Yayasan yang dibuat di hadapan notaris yang dapat menibulkan perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat asset-asset yang dimiliki oleh Yayasan yang termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018,mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dilakukakan Notaris selaku pejabat dalam pembuatan akta dan Hak Asasi Manusia selaku pihak pemerintahan yang memberikan pengakuan dan penerbitan surat keputusan, dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim tentang pernerbitan akta perubahan yayasan yang harus merupaka suatu keputusan dari pemilik yayasan ataupun Ahli Warisnya,jika pemilik yayasan sudah meninggal dunia dan harus dihadiri oleh Ahli waris,dan Organ Pembina Yayasan yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018