Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah

Abstract

Pengaturan wakil kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 berdampak terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rivalitas semasa menjabat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diberbagai daerah, sehingga akan berdampak terhadap berjalannya sistem pemerintahan daerah. Kewenangan wakil kepala daerah dalam tatanan atribusi, delegasi maupun mandat yang sangat timpang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, hingga kewenangannya yang bersifat asistensi dalam UU PEMDA dan juga mandatoris melalui keputusan kepala daerah. Dari aspek historis, 3 (tiga) UU PEMDA pasca kemerdekaan tidak mengatur mengenai wakil kepala daerah, eksistensinya ada sejak UU No. 18 Tahun 1965. Sehingga, perlu di analisa berkaitan dengan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia yang memiliki dualisme pendapat berkaitan dengan penghapusan atau penguatan jabatan wakil kepala daerah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara eksplisit UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan mengenai ‘kepala daerah’ dan tidak menyebutkan mengenai ‘wakil kepala daerah’, tetapi terdapat Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan untuk membentuk UU berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara atribusi, dalam UUD NRI Tahun 1945 pengaturan wakil kepala daerah cukup lemah. Secara delegasi, dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah, tugas dan fungsi wakil kepala daerah hanya sebatas asistensi. Secara mandat, kewenangan wakil kepala daerah didapatkan dari keputusan kepala daerah, sehingga berpotensi tidak diberdayakan jika hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis. Untuk penguatan jabatan wakil kepala daerah, diutarakan dalam beberapa jurnal ilmiah seperti Catur Wibowo, Rahma Aulia, Wilda Prihatiningtya, mengutarakan aspek-aspek yang menjadi bagian penting diadakannya jabatan waki kepala daerah. Terlebih lagi, setelah menganalisa naskah komprehensif perubahan UUD NRI Tahun 1945, bahwa mengenai kepala daerah sebaiknya memang dimuat secara umum saja dalam UUD NRI Tahun 1945, mengenai strukturnya akan diatur lebih lanjut dalam UU, dan mengenai pemilihan satu paket, bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mengikut unsur sistematis terhadap pola pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

The arrangement of vice heads in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has an impact on the regional government system in Indonesia. Rivalry during office between regional heads and vice heads in various regions, so that it will have an impact on the functioning of the regional government system. The authority of the vice head in the attribution, delegation and mandate arrangements is very unequal between the regional head and the vice head, ranging from not explicitly stated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to his assistantship authority in the Local Government Act and also mandatory through regional head decisions. From the historical aspect, the post-independence 3 (three) Local Government Act does not regulate the vice head, its existence has existed since Law no. 18 of 1965. Thus, it is necessary to analyze the position of vice head in Indonesia who has a dualism of opinion regarding the abolition or strengthening of the position of vice head. The research method used is normative legal research with a statute approach. The data sources used are secondary data using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data analysis is carried out using qualitative methods. The results of the study show that although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly only mentions 'regional heads' and does not mention 'vice heads', there is Article 18 paragraph (7) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which orders to enact a law relating to the administration of regional government. . In terms of attribution, in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the regulation of vice heads is quite weak. By delegation, in the Regional Government Law, the duties and functions of vice heads are only limited to assistance. By mandate, the authority of the vice head is obtained from the regional head's decision, so it is potentially not empowered if the relationship between the regional head and vice head is not harmonious. To strengthen the position of vice head, stated in several scientific journals such as Catur Wibowo, Rahma Aulia, Wilda Prihatiningtya, expressing aspects that are an important part of holding the position of vice head. Moreover, after analyzing the comprehensive text of the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that regarding regional heads should indeed be contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the structure will be further regulated in the Law, and regarding the selection of a package, that the election of regional heads and deputy The regional head follows a systematic element in the pattern of the election of the President and Vice President.