Implementasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) di Kota Sibolga

Abstract

Sebagai upaya peningkatan kedaulatan pangan, Pemerintah mensyaratkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pelaku utama ketahanan pangan, salah satunya adalah nelayan, pemerintah melakukan perlindungan nelayan melalui program asuransi nelayan mandiri SiMantep (Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya). Program asuransi mandiri SiMantep ini merupakan keberlanjutan dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah dberikan pada tahun 2016 dan 2017 lalu. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementas kebijakan Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) di Kota Sibolga, dan faktor pendukung dan penghambat implemntasi. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) Dinas Perikananan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Kota Sibolga sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep), namun masih ada beberapa masalah di dalam pelaksanaannya adanya informasi yang kurang jelas, kurang menyeluruh, dan kemampuan pikir nelayan yang masih kurang mengakibatkan terhambatnya sosialisasi program. Menurut George Edwards ada empat indikator implementasi antara lain :Faktor Komunikasi. Dinas Perikanan Asuransi Nelayan telah berkoordinasi dengan PT Jasindo melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada para nelayan. Faktor Sumber Daya, terutama staf yang dimiliki masih kurang. Sehingga pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat. Faktor disposisi/sikap para elaksana menyambut baik tentang kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan sesuai Standard Operating Procedures (SOP) dari petunjuk teknis KKP. Faktor Penghambat dalam implementasi yakni kurangnya partisipasi para nelayan terhadap pemahaman pentingnya jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan dan kedua kurangnya staf pelaksana kebijakan program jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan.

As an effort to increase food sovereignty, the Government requires protection and welfare for the main actors of food security, one of which is fishermen, the government conducts fishermen protection through the SiMantep independent fishermen insurance program (Trusted Independent Fishermen Insurance). SiMantep's self-insurance program is a continuation of the Fishermen's Insurance Premium Assistance (BPAN) program from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) that has been given in 2016 and 2017. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of The Trusted Independent Fishermen Insurance Program (Simantep) in Sibolga City, and supporting factors and implemnation inhibitors. Types of descriptive qualitative research. Data collection methods are conducted observations, interviews and documentation. The results of the study implementation of the Trusted Independent Fishermen Insurance Program (Simantep) of the Department of Fisheries, Food Security, and Agriculture (PKPP) Sibolga City has been running in accordance with the Regulation of the Director General of Catch Fisheries No. 3 of 2018 concerning Technical Guidelines for Reliable Independent Fishermen Insurance (Simantep), but there are still some problems in the implementation of the lack of clear information, less thorough, and the thinking ability of fishermen who are still turtles ng resulted in the inhibition of socialization of the program. According to George Edwards there are four implementation indicators, among others: Communication Factors. The Fisheries Service of Fishermen's Insurance has coordinated with PT Jasindo to socialize the implementation of the program to the fishermen. Resource Factors, especially the staff owned are still lacking. So the data collection and verification of fishermen is fairly slow. The disposition/attitude of the elaksanas welcomes the policy of guaranteeing protection for the risk of work accidents for fishermen in accordance with standard operating procedures (SOP) from the technical instructions of the MPA. Inhibitory factors in the implementation are the lack of participation of fishermen to understand the importance of guaranteed protection for the risk of accidents and secondly the lack of staff implementing the policy of the protection guarantee program for the risk of work accidents for fishermen.