Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017K/Pdt/2011)

Abstract

The interests of majority shareholders and minority shareholders in a company often conflict with one another. Although the UUPT has regulated the rights of minority shareholders, however, in practice it has not been fully realized in providing legal protection to minority shareholders. The rights of minority shareholders for Deddy Hartawan Jamin and Imani United Pte. Ltd., are not given fairly, are dishonest, and not transparent. This normative research, discussing the issue of legal protection for minority public shareholders, derivation of the principle of justice to it, and its application in court judge decisions. It was concluded, first, Legal protection for minority shareholders in the UUPT, has the right to propose a General Meeting of Shareholders (Article 79 paragraph 2 letter a), sue the board of directors (Article 97 paragraph 6) and the board of commissioners (Article 114 paragraph 6), apply for a company inspection (Article 138 paragraph 3 letter a), and submit a proposal to dissolve the company (Article 144 paragraph 1). UUPT and POJK Number 32 / POJK.04 / 2014, and Bapepam Decree Number KEP-84 / PM / 1996 is deemed sufficient to protect minority public shareholders based on the silent majority principle. Second, the derivation of the principle of justice in providing legal protection to minority public shareholders is a derivative of the principle of distributive justice, which gives rights to minority shareholders in proportion to the portion of shares they have paid in, although the equality is not equal. Third, the legal considerations of court judges related to legal protection of minority public shareholders are based on the conditions specified in Article 138 paragraph (3) letter a of the UUPT. At least 1/10 of the total shares, minority public shareholders for Deddy Hartawan Jamin and Imani United Pte. Ltd. have fulfilled the requirements to apply for the examination of PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SLJ) to the district court, although the principle of transparency was not considered. It is recommended that the requirement of at least 1/10 of the total number of shares must serve as a guideline to protect the rights of minority shareholders. In order for minority shareholders to understand the legal consequences of the portion of shares they deposit as a form of derivation from the principle of distributive justice, who do not always have to identify with the majority shareholder. Consideration the law of judges that is not based on the principle of transparency must be a lesson for other companies, because 1/10 of the total shares is sufficient to apply for company inspection.

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan sering kali bertentangan satu sama lain. Meskipun UUPT telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas, namun dalam praktek belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Hak-hak pemegang saham minoritas untuk Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd, tidak diberikan secara adil, tidak jujur, dan tidak transparan. Penelitian normatif ini membahas masalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik minoritas, derivasi prinsip keadilan terhadapnya, dan penerapannya dalam putusan hakim pengadilan. Disimpulkan, pertama, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam UUPT, berhak mengusulkan RUPS (Pasal 79 ayat 2 huruf a), menggugat direksi (Pasal 97 ayat 6) dan dewan komisaris (Pasal 114 ayat 6), mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan (Pasal 138 ayat 3 huruf a), serta mengajukan usul pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat 1). UUPT dan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, dan Keputusan Bapepam Nomor KEP-84/PM/1996 dipandang sudah cukup melindungi pemegang saham publik minoritas berdasarkan prinsip silent majority. Kedua, derivasi prinsip keadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik minoritas adalah turunan dari prinsip keadilan distributif, yang memberikan hak bagi pemegang saham minoritas sebanding dengan porsi saham yang disetorkannya, meskipun kesetaraan itu tidak sama rata. Ketiga, pertimbangan hukum hakim pengadilan terkait dengan perlindungan hukum pemegang saham publik minoritas mendasarkan pada syarat yang ditentukan di dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT. Paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh saham, pemegang saham publik minoritas untuk Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SLJ) ke pengadilan negeri, meskipun prinsip transparansi tidak dipertimbangkan. Disarankan agar syarat paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh saham harus menjadi pedoman untuk melindungi hak pemegang saham minoritas. Agar pemegang saham minoritas memahami konsekuensi hukum dari porsi saham yang disetorkannya sebagai bentuk derivasi dari prinsip keadilan distributif, yang tidak selalu harus mempersamakan dirinya dengan pemegang saham mayoritas. Pertimbangan hukum hakim yang tidak didasarkan pada prinsip transparansi harus menjadi pembelajaran bagi perseroan lainnya, sebab dengan terpenuhinya syarat 1/10 dari jumlah seluruh saham telah cukup untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan.