Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract

NCB Asset Forfeiture has become the main concern of the global community in tackling crime, including corruption. Many countries have adopted this for various forms of crime. This NCB can effectively recover assets tainted with crime, but faced challenges on the basis of human rights. This normative research discusses problems regarding NCB regulations, its application in seizure of corruption assets, and its relationship with human rights. The research results concluded. First, NCB regulations have not been specifically regulated. UUPTPK still adheres to criminal forfeiture, depending on criminal error, only applies to perpetrators who died, does not apply if the criminal error is not proven, cannot confiscate unmanned assets and assets of innocent owners. Second, the application of NCB is very effective in returning assets to victims and continues to grow rapidly in common law countries such as the United Kingdom, the United States, Australia, Ireland, Switzerland, the Philippines, South Africa, and others. In civil law it is still contested, as in Indonesia, it does not have a law. Third, NCB is in line with and not against human rights. In accordance with the constitution (Article 28H paragraph 4 and Article 28G paragraph 1 of the 1945 Indonesian Constitution), Article 29 paragraph (2) DUHAM / UDHR, Article 70 and Article 29 paragraph (1) UUHAM, European Commission on Human Rights Decree 1986, ICJ Decree 1959, and the opinion of legal experts, the state has the authority to control illegal assets or is tainted by corruption. The presumption of guilt principle applies to the assets themselves, while the principle of presumption of innocence is addressed to the perpetrator. This also does not contradict the principle of ne bis in idem because civil suit and criminal prosecution are two different things, cannot be viewed as one and the same thing. As long as the application of NCB is still given the opportunity to the Innocent owners to argue and it is not done arbitrarily, it remains constitutional and does not contradict human rights. It is hoped that NCB is regulated in the UUPTPK, improve MLA regulations for civil matters, correcting and promulgating the Asset Confiscation Bill, so that the assets are located abroad can be recovered without conviction. It can also overcome the constraints on asset recovery in innocent owners, unauthorized assets, the perpetrator is fugitive or has died. So that this application is extra prudent because it is vulnerable to human rights violations. To avoid this, it must be supported by strong and irrefutable evidence. If a party claims, then he must be given the opportunity to prove his claim through a civil lawsuit fairly and objectively.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) menjadi perhatian utama komunitas global dalam menanggulangi kejahatan termasuk korupsi. Sudah banyak negara mengadopsi ini untuk berbagai bentuk kejahatan. NCB ini dapat memulihkan aset yang tercemar kejahatan secara efektif, namun mendapat tantangan atas dasar HAM. Penelitian normatif ini membahas permasalahan tentang regulasi perampasan aset korupsi tanpa pemidanaan, penerapannya dalam perampasan aset korupsi, dan hubungannya dengan HAM. Hasil penelitian menyimpulkan. Pertama, regulasi NCB belum diatur secara khusus. UUPTPK masih menganut criminal forfeiture, bergantung pada kesalahan pidana, hanya berlaku untuk pelaku yang meninggal dunia, tidak berlaku jika kesalahan pidana tidak terbukti, tidak dapat merampas aset tak bertuan dan aset pihak ketiga. Kedua, penerapan NCB sangat efektif untuk mengembalikan aset kepada korban dan terus berkembang pesat di negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Irlandia, Swiss, Filipina, Afrika Selatan, dan lain-lain. Dalam civil law masih dipertentangkan, seperti di Indonesia belum memiliki undang-undangnya. Ketiga, NCB sejalan dan tidak bertentangan dengan HAM. Sesuai konstitusi (Pasal 28H ayat 4 dan Pasal 28G ayat 1 UUD RI Tahun 1945), Pasal 29 ayat (2) DUHAM/UDHR, Pasal 70 dan Pasal 29 ayat (1) UUHAM, Keputusan Komisi HAM Eropa 1986, Keputusan ICJ 1959, dan pendapat para ahli hukum, negara berwenang menguasai aset ilegal atau tercemar korupsi. Prinsip praduga bersalah ditujukan kepada aset itu sendiri, sedangkan prinsip praduga tidak bersalah ditujukan kepada pelaku. Juga tidak bertentangan dengan prinsip ne bis in idem karena antara gugatan perdata dan tuntutan pidana merupakan dua hal yang berbeda, tidak dapat dipandang sebagai satu perkara yang sama. Selama penerapan NCB masih diberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk membantah dan tidak dilakukan sewenang-wenang maka tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan HAM. Diharapkan agar NCB diatur dalam UUPTPK, memperbaiki regulasi MLA untuk masalah perdata, memperbaiki dan mengundangkan segera RUU Perampasan Aset, sehingga aset yang berada di luar negeri dapat dipulihkan tanpa pemidanaan. Juga dapat mengatasi kendala pemulihan aset yang berada di pihak ketiga, aset tak bertuan, pelakunya buronan atau meninggal dunia. Agar penerapan ini dilakukan ekstra hati-hati karena rentan dengan pelanggaran HAM. Untuk menghindari ini maka harus didukung dengan bukti-bukti kuat dan tak terbantahkan. Jika ada pihak yang mengklaim, maka harus diberi kesempatan untuk membuktikan klaimnya melalui gugatan perdata secara fair dan objektif.