Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Penggabungan Perusahaan Tertutup

Abstract

Minority shareholders is one of the stakeholders along with other stakeholders and minority shareholders are also the parties reply carries the coffers for the company. Therefore, there can be no, the minority shareholders until a certain boundaries ought to be protected by law. Basically the interests of minority shareholders can be reviewed from two aspects, namely his personal interests against the company based on individual rights (personal rights) and its importance as part of the compay (derivative rights). This is what interests should be protected by law. Other forms of legal protection of minority shareholders under Act No. 40 year 2007 regarding limited liability company is a privilege so that their shares are bought at a reasonable price, the enforcement of the principle of the silent majority in the general meeting of shareholders, the enforcement of the principle of super majority in the general meeting of shareholders, the right to file a lawsuit directly (direct suits), the right to file a lawsuit of derivatives (derivatives suits), and the right to sell the stock (appraisal rights). The methods used in this study is a research method, a normative legal method by means of data collection based on the study of librarianship (library search) that is by way of secondary data in the form of researching materials such as primary law scientific books, legislation, and the data that is retrieved by accessing the internet related to this research. The results from this research that the appraisal of the implementation of rights is one’s “privileges” given by the law on merger transactions. Another privileges is the application of the principle of “super majority”. Appraisal rights necessary in order to protect the minority shareholders given when they don’t agree with the merger but his voice is insufficient to inhibit implementation of the merger, then the merger still held, and shareholders the minority’s “forced” to accept the merger. Law looked at needed attention and special treatment for minority shareholders. If minority shareholders want to carry out the appraisal rights, the stock will be sold back to the company at a price worthy. To find out the price of these known deserved three (3) theory, namely the theory of Earnings Value, Market Value Theory and the theory Assets Value. In practice, the determination of the share price set upon the nominal value of the shares. When this value is approved by shareholders who want to sell their shares and approved by the company, then the resulting value of the stock upon reasonable based on the deal.

Pemegang saham minoritas merupakan salah satu stakeholders di samping stakeholders lainnya dan pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (bagholders). Karena itu, tidak boleh tidak, pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya kepentingan pemegang saham minoritas dapat ditinjaui 2 (dua) aspek, yaitu kepentingan pribadinya terhadap perseroan berdasarkan hak perseorangan (personal rights) dan kepentingannya sebagai bagian perseroan (derivative rights). Kepentingan-kepentingan inilah yang harus dilindungi oleh hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hak agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, pemberlakuan prinsip silent majority dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemberlakuan prinsip super majority dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk mengajukan gugatan langsung (direct suit), hak untuk mengajukan gugatan derivatif (derivative suit), dan hak untuk menjual saham (appraisal rights). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode dengan cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (library search) yaitu dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dengan cara mengakses internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan appraisal rights merupakan salah satu “keistimewaan” yang diberikan oleh hukum pada transaksi merger. “Keistimewaan” yang lain ialah penerapan prinsip super majority. Appraisal rights diperlukan dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas, mengingat apabila mereka tidak setuju dengan merger tetapi suaranya tidak mencukupi untuk menghambat pelaksanaan merger, maka merger tetap dilaksanakan, dan pemegang saham minoritas tersebut “dipaksakan” untuk menerima merger tersebut. Hukum memandang diperlukan perhatian dan perlakuan khusus bagi pemegang saham minoritas. Apabila pemegang saham minoritas ingin melaksanakan appraisal rights-nya, saham akan dijual kembali kepada perusahaan dengan harga pantas. Untuk mengetahui harga pantas tersebut dikenal 3 (tiga) teori yaitu Teori Earnings Value (Nilai Perolehan), Teori Market Value (Nilai Pasar) dan Teori Assests Value (Nilai Aset). Dalam praktek, penentuan harga saham ditetapkan berdasarkan nilai nominal saham. Apabila nilai ini disetujui oleh pemegang saham yang ingin menjual sahamnya dan disetujui oleh perusahaan, maka terbentuklah nilai wajar atas saham tersebut berdasarkan kesepakatan.