Analisis Yuridis Kewajiban Pajak Penghasilan (Pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Kegiatan Usaha E-Commerce

Abstract

E-commerce business activites use electronic media connected to the internet to conduct trade transaction. The development of e-commerce business activities brought many changes to the business activity sector that has been done in the conventional way so far. The type of e-commerce business activities consist of business to business, business to costumer, costumer to costumer and costumer to business. E-commerce business activities are regulated in Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik stating that electronic data transaction information is a valid proof of law. The problems that is discussed in this research is how to setup e-commerce business activities in Indonesia. How to imposition income tax on e-commerce business activities using delivery services. How to imposition value added tax on e-commerce business activities using delivery services. The research methods used in this study are the normative legal research methods of descriptive analysis using normative juridical approaches and interviews to obtain the necessary data associated with problem. The entire data is collected by the method of collecting literature and field studies in the form of interviews to parties deemed competent to the study. Based on research results about The Juridical Analysis Of Income Tax And Value Added Tax On E-Commerce Business Activities regulated in Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 and SE-06/PJ/2015. The imposition of income tax for delivery service providers regulated in Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan further regulated in PMK 141/PMK.03/2015 and Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan further regulated in PMK 34/PMK.010/2017. The imposition of value added tax for delivery service providers regulated in PMK 121/PMK.03/2015 and PMK 112/PMK.04/2018.

Kegiatan usaha e-commerce adalah kegiatan usaha yang transaksi perdagangannya melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Perkembangan kegiatan usaha e-commerce membawa banyak dampak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang telah dilakukan dengan cara konvensional selama ini. Jenis kegiatan usaha e-commerce terdiri atas business to business, business to consumer, costumer to costumer, costumer to business. Perlindungan hukum kegiatan usaha e-commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi transaksi data elektronik adalah bukti hukum yang sah. Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan kegiatan usaha e-commerce di Indonesia. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha e-commerce yang menggunakan jasa penggiriman. Bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap kegiatan usaha e-commerce yang menggunakan jasa penggiriman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan wawancara guna memperoleh data-data yang diperlukan terkait dengan permasalahannya. Keseluruhan data dikumpulkan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara kepada pihak yang dianggap berkompeten terhadap penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian Analisis Yuridis Kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kegiatan Usaha E-Commerce diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 dan SE-06/PJ/2015. Pengenaan pajak penghasilan bagi penyedia jasa pengiriman diatur dalam Pasal 23 UU PPh yang diatur lebih lanjut dalam PMK 141/PMK.03/2015 dan Pasal 22 UU PPh yang diatur lebih lanjut dalam PMK 34/PMK.010/2017. Pengenaan pajak pertambahan nilai bagi penyedia jasa pengiriman diatur dalam PMK 121/PMK.03/2015 dan PMK 112/PMK.04/2018.