Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Terkait Keterlambatan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Studi PT. Cici Rokan Mulia)

Abstract

Directors of a company is not only responsible for the company and shareholders but also for third parties who have a legal relationship and are related to the company, such as a goods and services procurement contract. Important parameters that are often used as targets for goods and service procurement activities are budget, quality, and schedule. Implementation of contracts that are not according to the planned schedule can result in delays in contract execution. This provides a form of responsibility to the directors for the delay in the implementation of the goods and services procurement contract. The formulation of this research is what are the factors that cause delays in the implementation of goods and services procurement contracts, what are the legal responsibilities of directors of goods and services providers related to delays in implementing goods and services procurement contracts, how are the settlement efforts made by the parties related to delays in implementing procurement contracts. goods and services. This type of research used in this research is normative juridical law research. The nature of this research is descriptive. The data used consists of secondary data collected using library research techniques and supported by primary data obtained through field studies (field research) in the form of interviews as a data collection technique. All data were analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the factors that caused the delay in contract implementation at PT. Cici Rokan Mulia were force majeure, the unavailability of construction equipment at the project location, the lack of skilled labor and finance. The responsibility of the board of directors regarding the contractual relationship with a third party where the board of directors is responsible for controlling and supervising the implementation of the contract in accordance with the scope of work, cost, time period and other agreed terms. The Board of Directors is responsible for resolving obstacles that occur by conducting mediation and / or renegotiation efforts to reach a new agreement in an effort to achieve achievement. The position of the parties in the contract is also unbalanced because the type of contract for the procurement of goods and services is a standard contract that was previously designed unilaterally by the service user and must be approved by the service provider. service users should no longer use standard contracts as engagements with providers of goods and services. Standard contracts actually contradict the law and contract principles, especially the principle of balance, a contract for the procurement of goods and services runs well and is conducive if it applies the principle of balance and other normative provisions which will create a conducive contract as well as create a win-win solution for dispute resolution.

Direksi PT tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan pemegang saham melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan perseroan seperti hubungan kontrak pengadaan barang dan jasa. Parameter penting yang sering dijadikan sasaran kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah anggaran, mutu, dan jadwal. Pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai jadwal rencana dapat mengakibatkan keterlambatan pada pelaksanaan kontrak. Hal ini memberikan suatu bentuk tanggung jawab kepada direksi atas keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Rumusan penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, bagaimana pertanggungjawaban hukum direksi perusahaan penyedia barang dan jasa terkait keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak terkait keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research) dan didukung oleh data primer yang didapatkan melalui studi lapangan (field research) berupa wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kontrak pada PT.Cici Rokan Mulia yaitu keadaan kahar (force majur), ketidaktersediaan peralatan kontruksi dilokasi proyek, kurangnya jumlah tenaga kerja ahli dan keuangan. Pertanggungjawaban direksi terhadap hubungan kontraktual dengan pihak ketiga dimana direksi bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati. Direksi bertanggungjawab untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dengan melakukan upaya mediasi dan/atau renegosiasi untuk mencapai kesepakatan baru dalam upaya pencapaian prestasi. Kedudukan para pihak dalam kontrak juga tidak seimbang dikarenakan jenis kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan kontrak baku yang dirancang sebelumnya secara sepihak oleh pengguna jasa dan wajib disetujui oleh penyedia jasa. hendaknya pihak pengguna jasa tidak lagi menggunakan kontrak baku sebagai perikatan dengan penyedia barang dan jasa. Kontrak baku sebenarnya bertentangan dengan UU dan prinsip-prinsip kontrak khususnya prinsip keseimbangan, suatu kontrak pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik dan kondusif jika mengaplikasikan prinsip keseimbangan dan ketentuan normatif lainnya yang akan menciptakan kontrak yang kondusif sekaligus terciptanya penyelesaian sengketa yang beriklim win-win solution.