Show simple item record

dc.contributor.advisorAblisar, Madiasa
dc.contributor.advisorMulyadi, Mahmud
dc.contributor.advisorEkaputra, M.
dc.contributor.authorDelyanti, Sri
dc.date.accessioned2021-12-29T06:57:49Z
dc.date.available2021-12-29T06:57:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/46343
dc.description.abstractPenerapan hukum terhadap narkotika jenis baru dinilai bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan hukum pidana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain melalui kebijakan hukum pidana terdapat upaya lain untuk mengatasi hal persoalan penerapan hukum terhadap narkotika jenis baru yaitu melakukan penemuan hukum melalui penafsiran hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Seluruh bahan hukum dalam penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan, pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memfasilitasi pergeseran cara pandang dari sifatnya yang berorientasi hukuman (punishment) melalui pemidanaan menjadi berorientasi 'kemanusiaan' atau berpihak pada korban dalam bentuk depenalisasi melalui rehabilitasi medis dan sosial oleh karenanya proses pemeriksaan dibedakan antara penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu sehingga harus dipulihkan. Kedua, Alternatif kebijakan formulasi terhadap Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka kebijakan formulasi yang dirasa cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan merubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Walaupun dikemudian hari tiap pembuktian di persidangan harus didatangkan ahli untuk menentukan suatu jenis zat tertentu apakah masuk ke dalam pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tapi hal itu perlu untuk mencegah setiap Tindak Pidana Narkotika jenis baru lolos dari jerat hukum, namun dengan tetap menjaga kepastian hukum. Ketiga, Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan methylone sebagai NPS (New Psychoactive Substances) mewajibkan para penegak hukum melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran hukum yang dilakukan secara ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas makna zat methylone dan methcathinone merupakan turunan dari cathinone yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I, dimana struktur dasar dari methylone adalah analog dengan methylone dengan efek farmakologi juga menyerupai methylone, namun methylone mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa methylone sehingga tidak diragukan lagi bahwa methylone adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37.en_US
dc.description.abstractThe application of the law against new types of narcotics is considered contrary to the principle of legality. Therefore, a criminal law policy is needed to overcome these problems. In addition to criminal law policies, there are other efforts to overcome the problem of applying the law to new types of narcotics, namely making legal discoveries through legal interpretation. The research method used is normative juridical law research with a statutory approach and a case approach. All legal materials in the study will be analyzed qualitatively. The results of this study conclude, firstly, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics facilitates a shift in perspective from being oriented towards punishment (punishment) through punishment to being oriented towards 'humanity' or siding with the victim in the form of depenalization through medical and social rehabilitation. distinguish between abusers, victims of abusers or addicts so that they must be recovered. Second, the alternative formulation policy to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the formulation policy that is deemed suitable to be applied in the future is to change the provisions of Article 6 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, although in the future each evidence Experts must be brought in at the trial to determine whether a certain type of substance is included in the definition of Narcotics according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. But it is necessary to prevent every new type of Narcotics Crime from escaping the snares of the law, while maintaining legal certainty. Third, criminal law enforcement against methylone abuse as NPS (New Psychoactive Substances) requires law enforcers to make legal discoveries through extensive legal interpretation carried out by expanding the meaning of methylone and methcathinone substances are derivatives of cathinone contained in the list of narcotics class. I, where the basic structure of methylone is analogous to methylone with pharmacological effects similar to methylone, but methylone has a far more powerful and more damaging effect on the central nervous system than methylone compounds, so there is no doubt that methylone is a class I narcotic in appendix I. Law No. 35 of 2009 on Narcotics no. Sort 37.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectNarkotika Jenis Baruen_US
dc.subjectKebijakan Hukum Pidanaen_US
dc.subjectPenafsiran Hukumen_US
dc.titleAnalisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotikaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM197005064
dc.description.pages143 Halamanen_US
dc.description.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record