Analisis Yuridis Pembukaan Akses Informasi Keuangan Data Nasabah Atau Wajib Pajak untuk Kepentingan Perpajakan

Abstract

Tahun 2017, pemerintah telah mensahkan UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini membatalkan semua kerahasiaan data nasabah bank yang tercantum dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Artinya bank tidak bisa merahasiakan lagi data nasabah mereka ke Ditjen Pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perpajakan dan kerahasiaan bank terkait pertukaran akses informasi untuk kepentingan perpajakan, sistem penyampaian laporan informasi data keuangan terkait akses informasi keuangan data nasabah dan akibat hukum terhadap pembukaan akses informasi keuangan data nasabah setelah terbitnya UU No. 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran akses informasi untuk kepentingan perpajakan diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2017. Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai informasi keuangan sesuai dengan format pada Lampiran Huruf G Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2018.Melalui Undang-Undang ini wajib pajak yang tidak taat dapat dikejar karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang sangat potensial sehingga seluruh wajib pajak/nasabah dapat berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk pembangunan negara Republik Indonesia

The government legalized the Law No. 9/2017 concerning the Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1/2017 on Access to Financial Information for Taxation Purpose to become a law. This law annuls confidentiality of bank customer as stipulated in the Law on Banking, Law on Sharia Banking, Law on Capital Market, and Law on General Provisions and Procedures of Taxation. It indicates that banks can no longer keep their customers’ data confidential to the Directorate General of Tax. The research problems are how taxation and bank confidentiality concerning the exchange of information access for taxation purpose is regulated, what system is applied to submit the report on financial data information concerning the information access to bank customers’ financial data, and what legal consequences are caused from the access opening to financial information of bank customers’ data after the issuance of the Law No. 9/2017. This research employs normative juridical research method with descriptive analysis. It obtained necessary secondary data through library study, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the research problems. The results of the research demonstrate that the exchange of information access for taxation purpose is regulated in the Law No. 9/2017. The registered Reporting Financial Institutions or Non-Reporting Financial Institutions are obliged to submit reports on financial information in accordance with the format showed in Attachment Letter G of the Regulation of the Directorate General of Tax No. PER- 04/PJ/2018. This Law allows the chase of disobeyed taxpayers because tax is the main revenue source that is very potential, so that all taxpayers/bank customers can contribute to the development of the Republic of Indonesia by paying their taxes.