Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya yang Disebabkan Kedaluwarsa Merek Studi Putusan Mahkamah Agung No. 177K/Pdt.Sus/2012

Abstract

Trademark as part of intellectual work has an important role for the smooth and increasing trade in goods or services in trade and investment activities. The importance of the role of the brand, then attached to it legal protection. Protection of Marks or Rights to Marks are exclusive rights granted by the state to the owners of Marks that are registered in the public register of Marks. Protection of Registered Marks, namely the existence of legal certainty over Registered Marks, both to be used, extended, transferred and written off as evidence in the event of a dispute over a registered Mark. The problem in this research is that in a trademark registration the trademark owner has a trademark that has similarities in principle with other brands, and the trademark owner does not extend his trademark rights. This study conducted a study of the MA ruling No.177K / Pdt.Sus / 2012. This research also makes a comparison between Law No. 15/2001 concerning Trademarks under Law No. 20/2016 concerning Brands and Geographical Indications, specifically relating to the expiration of brand renewals. The method used in writing this thesis is to use normative juridical research which analyzes the problem, is analytical descriptive in which it describes the laws and regulations, and for data collection using literature studies. The results showed the following legal comparison of the expiration period in the extension of trademark registration in Indonesia based on Law No. 15/2001 concerning Trademarks under Law No. 20/2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, namely in the case of an extension of trademark registration in Indonesia which expires based on Law No. 15/2001 concerning brands, which is no longer an extension of the right to trademarks. Whereas in Law No. 20/2016 regarding trademarks and geographical indications that the extension of trademark registration in Indonesia can still be extended even if it has expired. The legal certainty of ownership of trademark rights has expired when the comparison between Law No.15 / 2001 regarding Trademarks and Law No. 20/2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, namely the extension of brands in Indonesia, which is used today is Law No. 20/2016 About Brands and Geographical Indications where the period of protection can be extended every 10 years. An application for an extension can be submitted by the trademark owner or his proxy within a period of 6 (six) months before and after the end of the protection period for the registered mark and is subject to fees. Judge's legal considerations regarding a lawsuit for expiration of trademarks for cancellation of trademarks which have similarities in principle in PN Decision No. 82 / BRAND / 2011 / PN.NIAGA. JKT.PST and MA Decision No. 177K / Pdt.Sus / 2012 is the final decision won by MAXISTYLE. Those who wish to register their trademarks, as well as those who already have rights to their trademarks, can better understand and know about the regulation of the expiration period in the extension of trademark registration in Indonesia in Law No.20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Parties who wish to register their trademarks or who already have rights to their trademarks, in order to better understand and understand the legal certainty of ownership of expired trademark rights which is in accordance with Law No.20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Merek sebagai bagian dalam karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Pentingnya peranan Merek, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum. Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek terdaftar.Permasalahan dalam penelitian ini dimana dalam suatu pendaftaran merek si pemilik merek memiliki merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain, dan si pemilik merek tidak memperpanjang hak mereknya. Penelitian ini melakukan studi atas putusan MA No.177K/ Pdt.Sus/2012. Penelitian ini juga membuat perbandingan antara UU No. 15/2001 tentang Merek dengan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya yang berkaitan dengan kedaluwarsa perpanjangan merek. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dimana melakukan analisa terhadap permasalahan, bersifat deskriptif analitis dimana menggambarkan peraturan perundang-undangan, dan untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut perbandingan hukum atas masa kedaluwarsa dalam perpanjangan pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan UU No. 15/2001 tentang Merek dengan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dalam hal perpanjangan pendaftaran merek di Indonesia yang kedaluwarsa berdasarkan UU No. 15/2001 tentang merek yaitu sudah tidak bisa dilakukan perpanjangan hak atas merek lagi. Sedangkan dalam UU No. 20/2016 tentang merek dan indikasi geografis perpanjangan pendaftaran merek di Indonesia masih bisa diperpanjang sekalipun sudah kedaluwarsa. Kepastian hukum atas kepemilikan hak merek yang telah kedaluwarsa perbandingan antara UU No.15/2001 tentang Merek dengan undang-undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu perpanjangan merek di Indonesia, yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek yang terdaftar tersebut dan dikenai biaya. Pertimbangan hukum hakim atas gugatan kedaluwarsa merek bagi pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalamPutusan PN No. 82/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan MA No. 177K/Pdt.Sus/2012 adalah keputusan akhir dimenangkan oleh MAXISTYLE. Pihak yang ingin mendaftarkan mereknya, maupun yang sudah memiliki hak atas mereknya, supaya bisa lebih memahami dan mengetahui atas pengaturan atas masa kedaluwarsa dalam perpanjangan pendaftaran merek di Indonesia dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang ingin mendaftarkan merek maupun yang sudah memiliki hak atas mereknya, agar lebih memahami dan mengerti akan kepastian hukum atas kepemilikan hak merek yang telah kedaluwarsa dimana sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.