Kepastian Hukum terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Abstract

There were 2 (two) PKPU decisions by creditors against the same debtor, namely Decision Number 20 / Pdt.Sus-PKPU / 2018 / PN.Medan and Number 21 / Pdt.Sus-PKPU / 2018 / PN.Medan causing legal uncertainty. This certainly causes losses to creditors in one of the decisions, especially since the creditor is a creditor where the receivables come from a debt agreement as regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Therefore, it is necessary to have legal protection for creditors due to legal uncertainty related to the 2 (two) PKPU decisions granted by the commercial court against the same debtor. This type of research is normative legal research which is descriptive analysis, meaning that the results of this study attempt to provide a comprehensive picture of a situation or phenomenon being studied so that this research provides a detailed, systematic and comprehensive description of legal certainty for the existence of 2 (two) PKPU decisions requested by the creditor against the same debtor. This study uses primary data, namely interviewing the judges who decide the two PKPU applications are combined with secondary data, namely the laws and regulations related to this research. Data collection techniques were carried out by means of library research and data analysis methods were carried out qualitatively on primary and secondary data. The results of this study indicate that the legal certainty of the existence of 2 (two) PKPU Kabul decisions filed by creditors against the same debtor is based on the judge’s carelessness and inaccuracy in examining and deciding cases that come to him. The mistake of the judge caused 2 (two) managers and supervisory judges to jointly manage and supervise the debtor’s assets and the overlapping competences of the commercial court and industrial relations court. Legal uncertainty in the management of debtor’s assets by the management under the supervision of the supervisory judge has the potential to harm one of the creditors if the debtor experiences bankruptcy originating from PKPU. Should one of the decisions be revoked, that way there is only 1 (one) PKPU decision and this causes legal certainty in the PKPU decision.

Adanya 2 (dua) putusan PKPU oleh kreditur terhadap debitur yang sama yaitu Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur-kreditur pada salah satu putusan apalagi kreditur tersebut adalah kreditur dimana piutangnya berasal dari perjanjian utang piutang sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap kreditur akibat ketidakpastian hukum terkait adanya 2 (dua) putusan PKPU yang dikabulkan pengadilan niaga terhadap debitur yang sama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti sehingga penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai kepastian hukum terhadap adanya 2 (dua) putusan PKPU yang dimohonkan kreditur terhadap debitur yang sama. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu mewawancarai hakim yang memutus kedua permohonan PKPU tersebut dipadukan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan serta metode analisis datanya dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap adanya 2 (dua) putusan kabul PKPU yang dimohonkan kreditur terhadap debitur yang sama didasarkan pada ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang datang kepadanya. Kesalahan hakim tersebut menyebabkan adanya 2 (dua) pengurus dan hakim pengawas yang bersama-sama mengurusi dan mengawasi harta debitur dan tumpang tindihnya kompetensi pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial. Ketidakpastian hukum dalam pengurusan harta debitur oleh pengurus dibawah pengawasan hakim pengawas berpotensi merugikan salah satu kreditur jika debitur mengalami kepailitan yang berasal dari PKPU. Harusnya salah satu putusan tersebut dicabut, dengan begitu hanya ada 1 (satu) putusan PKPU dan hal tersebut menyebabkan kepastian hukum dalam putusan PKPU.