Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat

Abstract

This study focuses on the disparity of judges' decisions on narcotics crimes in the jurisdiction of the Rantauprapat District Court. The case studies adopted in this study are: 1) PN. Rantauprapat Decision No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap., An. Defendant “Musa”; 2) PN Rantauprapat Decision No. 629/Pid.Sus/2020/PN.Rap., An. Defendant "Husin". The two defendants were both charged with Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law, but there were differences in the demands for prison sentences, namely: Defendant Musa was charged with 8 years, while Defendant Husin was sentenced to 6 years. The demands for fines are also the same, namely Rp. 1,000,000,000,-. The problems in this study: 1) The regulation of punishment for narcotics criminals according to the Narcotics Law; 2) Legal analysis of judges' considerations in making decisions on the two court decisions, and 3) Factors causing the disparity of judges' decisions to the two decisions. This research method, the type is normative legal research, is descriptive. The approach uses a statutory approach. The data comes from secondary data, the decision is obtained from the Registrar of the Rantauprapat District Court. Data collection techniques are literature and field studies using document studies and interviews. Data analysis using qualitative. The results of the study show that: 1) Criminalization arrangements for narcotics criminals based on the Narcotics Law can worsen the situation for narcotics abusers. Because, Article 112 and Article 114 can be imposed on narcotics abusers, on the contrary Article 127 which should be imposed on users can also be imposed on narcotics dealers or dealers; 2) The two decisions that are appointed as examples of cases, based on the theory of criminal disparity, have actually been legally tried, processed in ways that are based on law. However, the results do not meet the growing sense of justice in society; 3) The factors causing the disparity of judges' decisions on narcotics crime cases raised in this study, namely: a) Legal factors, there are multiple interpretations in Article 112 and Article 127 of the Narcotics Law; b) The factor of law enforcement officers, there is a judge's discretionary authority to use his authority to find the true truth that is not used by the deciding judge; c) Legal culture factors, there is a culture of bribery and peace in place, as well as processing demands and decisions with lighter penalties. It is recommended to: 1) The Government of the Republic of Indonesia, should immediately revise the Narcotics Law against Article 112 and/or Article 114 and Article 127; 2) The judge who hears the case should dig deeper into the legal facts to find the true truth in the case being tried; 3) Stakeholders, should jointly make "decriminalization" of criminal acts of narcotics users by diverting them to administrative legal processes or health services.

Penelitian ini fokus kepada disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Putusan PN.Rantauprapat No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap., An. Terdakwa “Musa”; 2) Putusan PN.Rantauprapat No. 629/Pid.Sus/2020/PN.Rap., An. Terdakwa “Husin”. Kedua terdakwa sama-sama dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, akan tetapi terdapat perbedaan tuntutan hukuman penjara, yaitu: terhadap Terdakwa Musa dituntut 8 tahun, sedangkan Terdakwa Husin dituntut 6 tahun. Terhadap tuntutan denda, juga sama, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut UU Narkotika; 2) Analisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua putusan pengadilan tersebut; dan 3) Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap kedua putusan tersebut. Metode penelitian ini, jenisnya penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data bersumber dari data sekunder, putusan didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan lapangan dengan alat studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Narkotika dapat memperburuk keadaan bagi pelaku penyalahguna narkotika. Sebab, Pasal 112 dan Pasal 114 dapat dikenakan kepada pelaku penyalahguna narkotika, sebaliknya Pasal 127 yang seharusnya dikenakan bagi pengguna dapat pula dikenakan kepada pengedar ataupun bandar narkotika; 2) Kedua putusan yang diangkat sebagai contoh kasus, berdasarkan teori disparitas pemidanaan sebenarnya secara hukum telah disidangkan, diproses dengan cara-cara yang berdasar hukum. Akan tetapi, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat; 3) Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: a) Faktor hukum, terdapat multitafsir dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika; b) Faktor aparat penegak hukum, terdapat kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya menemukan kebenaran sejati yang tidak digunakan oleh hakim pemutus; c) Faktor budaya hukum, terdapat budaya suap dan damai ditempat, serta pengurusan tuntutan dan putusan dengan hukuman yang lebih ringan. Direkomendasikan kepada: 1) Pemerintah RI, sebaiknya segera melakukan revisi UU Narkotika terhadap Pasal 112 dan/atau Pasal 114 serta Pasal 127; 2) Hakim yang menyidangkan perkara, sebaiknya menggali fakta-fakta hukum yang lebih dalam agar menemukan kebenaran sejati dalam perkara yang disidangkan; dan 3) Stakeholders, sebaiknya bersama-sama membuat “dekriminalisasi” terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratif atau pelayanan kesehatan.