Peranan Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 di Kejaksaan Negeri Binjai

Abstract

Cases of narcotics trafficking and abuse in recent years have increased rapidly in big cities in Indonesia, including in the Binjai City area where the average users are farmers, drivers, students and school dropouts. The role of the prosecutor as one of the important elements in the criminal justice system occupies a very important role in carrying out their duties and authorities in order to carry out law enforcement, namely the prosecution of narcotics crime cases in court trials, it is deemed important to conduct research on "The Role of the Prosecutor Against Actors Narcotics Category 1 at the Binjai District Attorney's Office". The formulation of the problem in this study are (1) What is the role of the prosecutor in prosecuting the perpetrators of narcotics category I, (2) What are the inhibiting factors for prosecutors in prosecuting perpetrators of narcotics category I in Binjai City, (3) How efforts made by prosecutors to overcome obstacles in prosecuting perpetrators of narcotics crime category I in Binjai City. This research is normative and descriptive analysis. The legal theory used in this research is the theory of the criminal justice system, law enforcement, and the purpose of the law. The data used is secondary data which can consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is library research. Data analysis is qualitative. The Prosecutor's Office as a subsystem of the criminal justice system contained in the current laws and regulations, both in the Criminal Procedure Code and in the Prosecutor's Law No. 16 of 2004, namely as investigators and public prosecutors. Factors that hinder prosecutors in carrying out law enforcement against perpetrators of narcotics crime group I in Binjai City are the facilities or facilities that support law enforcement such as the lack of quality and quantity of resources for law enforcement officers at each level of the judiciary, limited facilities and infrastructure that support implementation of law enforcement, such as the absence of the provision of technological equipment, lack of operational funds in carrying out law enforcement efforts using either penal or non-penal means. The efforts made by the prosecutor in prosecuting the handling of criminal acts of narcotics abuse Category I at the Binjai City Public Prosecutor's Office that have been carried out so far are as follows: Holding knowledge sharing meetings between fellow law enforcers, conducting management improvements, conducting legal counseling regarding narcotics crimes in the general public, continuing the education of prosecutors in particular for narcotics crimes, and the school admissions attorney program. This activity is to provide counseling to students regarding the dangers and impacts of narcotics use among school children.

Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika beberapa tahun belakangan ini meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di daerah Kota Binjai yang mana rata-rata pemakainya adalah petani, sopir, mahasiswa dan anak putus sekolah. Peranan jaksa sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yakni penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang pengadilan, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang “Peranan Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 di Kejaksaan Negeri Binjai”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I, (2) Apa yang menjadi faktor penghambat jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di Kota Binjai, (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh jaksa untuk mengatasi hambatan dalam meklakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di Kota Binjai. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif analisis.Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori sistem peradilan pidana, penegakan hukum, dan tujuan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dapat terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah library research (penelitian kepustakaan). Analisis data adalah kulitatif. Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Faktor yang menghambat jaksa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di Kota Binjai yakni faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. Upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Binjai yang dilakukan selama ini sebagai berikut: Mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum, mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat awam, melanjutkan pendidikan Jaksa khsusnya Tindak Pidana Narkotika, dan Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.