Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Penerima Program Keluarga Harapan pada Pemilihan Legislatif 2019 Studi Kasus Kecamatan Selesai

Abstract

This thesis is entitled "POLITICAL PA RTICIPATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES OF THE FAMILY HOPE PROGRAM BENEFlC1ARIES IN THE 2019 LEGISLATIVE ELECTIONS (A CASE STUDY AT SELESAI SUBDISTRICT)". Poverty, inability /0 follow political currents, low education. reluctance to get involved in politic:'" and the lack of support from families and election administrators for people with disabilities who receive PKH (Family Hope Program) during the election process are ofien become the jactors thaI hinder their participation in political activities. The involvement of people with disabilities of PKH beneficiaries also influences the objective achievement of the legislative elections. What this research wants to determine is why the level of political participGlion of people with disabilities of PKH beneficiaries is still low in the 2019 Langkat Regency legislative election and what are the factors behind the low political participation of people with disabilities ofPKH beneficiaries in the 2019 Longleat Regency legislative election. This is a descriptive qualitative research method by presenting the facts found comprehensively through in-depth analysis. The data analysis technique consists of data reduction, data presentGlion and drawing conclusions. The results of the research find that there are still many people with disabilities of the PKH beneficiary who do not participate in the election. only 5 out of 13 people with disabilities who are PKH benefiCiaries, who meet the requirements, take part in the 2019 legislative elections. This is due 10 minimum accessibility from both the organizers and the family, including not being registered in the DPT (permanent voter list) because they are not listed in the KK (Family Card). Furthermore, the research recommends Ihat PPDP officers "pick-up the ball" (being proactive) to the homes of people with disabilities of PKH beneficiaries, assisted by related PKH assistants in improving KK data and ID cards of PKH benefiCiaries, reporting to village operators concerning the presence and statlls oj Jamilies with disabilities, then the commillee lIerify and update the data starting from the KPUD (regional commillee oj general election) lellel to the central KPU (commillee oj general election). Election organizers are also expected to socialize elections to Jamilies with disabiliries regarding their rights and obligations so tirat Jamilies with disabilities are able to exercise tireir voting rights.

Tesis ini berjudul “PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 (STUDI KASUS KECAMATAN SELESAI)”. Kemiskinan, ketidakmampuan mengikuti arus politik, pendidikan rendah, keengganan untuk terlibat dalam politik, serta minimnya dukungan pihak keluarga serta penyelenggara pemilu kepada penyandang disabilitas penerima PKH pada saat proses pemilihan seringkali menjadi faktor penghambat partisipasi mereka dalam aktivitas politik. Keterlibatan penyandang disabilitas penerima PKH akan turut berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pemilu legislatif. Hal yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah Mengapa tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas penerima PKH masih rendah pada pemilihan legislatif Kabupaten Langkat 2019 dan Apa saja faktor yang melatar belakangi rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas penerima PKH pada pemilihan legislatif Kabupaten Langkat 2019. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan menyajikan fakta yang ditemukan secara komprehensif melalui analisa mendalam. Sedangkan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, masih banyak penyandang disabilitas penerima PKH yang tidak ikut dalam pemilihan, hanya 5 penyandang disabilitas penerima PKH yang mengikuti pemilihan legislatif 2019 dari 13 penyandang disabilitas penerima PKH yang memenuhi syarat. Faktor yang menjadi penyebabnya yakni aksesibilitas yang minim baik dari pihak penyelenggara dan pihak keluarga, termasuk tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) karena tidak tercantum dalam KK. Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan agar petugas PPDP melakukan “jemput bola” ke rumah masyarakat penyandang disabelitas PKH, dibantu oleh pendamping PKH terkait dengan perbaikan data KK dan KTP penerima manfaat PKH, melaporkan kepada operator desa//kelurahan terkait keberadaan dan status keluarga penyandang disailitas, kemudian panitia memverifiaksi data dan melakukan update data mulai dari tingkat KUPD hingga KPU pusat. Pihak pelenggara pemilu juga diharapkan mensosialisasikan pemilu kepada keluarga disabilitas terkait hak dan kewajiban kepada keluarga disabilitas sehingga mereka dapat melaksanakan hak pilihnya.