Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024)

Abstract

Discretion is the authority granted by law to public officials based on the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Gayo Lues Regency is one of the regencies in Aceh Province that is guided by the law, given that the main tasks and functions as regents, Gayo Lues Regents must be able to solve all the problems faced by the Gayo Lues Regency government, based on the authority and responsibility owned by the regent according to the State Administrative Law Number 30 of 2014, Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and the Aceh Qanun Number 8 of 2019 concerning the Aceh Customary Council, based on the Principles of Good General Governance. The purpose of this study is to find out the extent and extent of discretionary authority, implementation and the inhibiting factors for the Regent of Gayo Lues in making discretionary decisions in the administration of government, especially those related to conflict in the Aceh Traditional Council Institution, Gayo Lues Regency, what are the benefits and legal responsibilities for the Regent of Gayo Lues in making discretionary decisions related to internal conflicts at the Aceh Traditional Council Institution, Gayo Lues Regency. The research used in completing this thesis is normative, descriptive in nature, with secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, looking at the laws and regulations including State Administrative Law Number 30 of 2014, Law - Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Aceh Qanun Number 8 of 2019 concerning the Aceh Customary Council. From the results of this study, it was obtained, to what extent the authority and limitations of the Regent of Gayo Lues in using State Administrative Law instruments and related laws and regulations, as well as anticipating potential conflicts in the Aceh Traditional Council Institution, Gayo Lues Regency.

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten Di Provinsi Aceh yang berpedoman kepada undang-undang tersebut, mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai bupati, Bupati Gayo Lues harus dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kab.Gayo Lues, berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh bupati sesuai Undang Undang Administratif Negara Nomor 30 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, berdasarkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik. Tujuan penelitian ini agar bisa mengetahui sejauh mana dan bagaimana kewenangan diskresi, implementasi serta faktor – faktor penghambat bagi Bupati Gayo Lues dalam mengambil keputusan diskresi pada penyelenggaraan pemerintah, khususnya yang terkait konflik di Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues, apa kemanfaatan dan tanggung jawab hukum bagi Bupati Gayo Lues dalam membuat keputusan diskresi terkait konflik internal di Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah normatif, yang bersifat deskriptif, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, melihat pada Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang - undang Administratif Negara Nomor 30 Tahun 2014, Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Dari hasil penelitian ini maka di peroleh, sejauh apa kewenangan dan batasan Bupati Gayo Lues dalam menggunakan instrumen Hukum Administrasi Negara serta peraturan perundang-undangan terkait, sekaligus mengantisipasi potensi konflik di Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues.