Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU SPPA) brings fundamental changes to the juvenile justice system in Indonesia. This can be seen from the adoption of the principle of best interest for children which comes from Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child and ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 in the process of resolving cases of children in conflict with the law. This is in accordance with the concept of the State in Indonesia, namely the rule of law that applies proper legal principles and the application of the principle of The Best Interest of the Child to children in line with the concept of the rule of law of Indonesia. The principle of the best interest of the child or the principle of the best interest for children contained in the explanation of the Law on the Criminal Justice System for Children which states that the best interest for children is that all decision making must always consider the child's survival and development. The crime of decency that is contradicting the values and norms prevailing in Indonesia continues to occur today. Ironically, even the perpetrator of the crime of decency is a child. The implementation of the handling of children who are perpetrators of crimes of decency by the North Sumatra Regional Police cannot be equated with actions taken by adults. Diversion through the restorative justice approach must be put forward, as referred to in Article 1 number 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is the normative juridical research method which is supported by empirical data, the research is carried out by examining the library research or secondary data and the empirical juridical research method which is carried out by using primary data obtained directly from the informants through interviews

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak yang berasal dari Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep Negara di Indonesia yaitu Negara hukum yang memberlakukan asas-asas hukum yang patut dan penerapan prinsip The Best Interest Of The Child itu kepada anak selaras dengan konsep Negara hukum Indonesia. Prinsip the best interest of the child atau asas kepentingan terbaik bagi anak yang termuat didalam penjelasan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tindak Pidana Kesusilaan yang bertentangan dalam nilai-nilai dan norma yang berlaku di Indonesia terus terjadi dewasa ini, Ironinya bahkan pelaku tindak pidana kesusilaan adalah anak. Penerapan penanganan terhadap anak yang pelaku tindak pidana kesusilaan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak dapat disamakan layaknya tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Diversi melalui pendekatan restorative justice harus dikedepankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, penelitian dilakukan dengan cara menelaah studi kepustakaan (library research) atau data sekunder dan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara.