Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No : 156/PID.B/2019/PN TBT)

Abstract

Legal issues in the Judge's Decision Number: 156 / Pid.B / 2019 / PN-TBT., Which makes the writer feel it is necessary to do research that is on the indictment of the Public Prosecutor and the Judge's considerations until there is an award ruling to break this case with Article rape continues . The Public Prosecutor's Indictment related to the defendant's actions as regulated and threatened with criminal offense in Article 285 Jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code; In Article 285 of the Criminal Code regarding rape, is it possible that rape may occur continuously or repeatedly in different times, even up to different years. Formulation of the problem How is the rape crime regulated in Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, how is the legal action done by the police investigator and the Public Prosecutor to prove the rape by impeaching Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, what is the legal consideration by the Judge in the case of rape with joncto Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code in Decision No: 156 / Pid.B / 2019 / PN-TBT. This research is included in normative legal research (Normative Juridical) is research focused on examining the application of positive legal norms or norms. Normative legal research is also called doctrinal legal research, because this research is conducted or aimed at written regulations or legal material. This type of research is research that focuses on case studies The results of the study can be seen, that the regulation of the crime of rape is regulated in the Criminal Code, chapter XIV Article 285, while continuing acts are regulated in Article 64 of the Criminal Code, Efforts made by police investigators and the Public Prosecutor to prove rape by sticking to Article 64 Paragraph (1) The Criminal Code is examining witnesses, requesting a visum et revertum, processing the scene of the case, and, making indictments, sending court files, hearing cases, and making demands. Furthermore, legal considerations by the judge in the case of a criminal act of rape under Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code in Decision No: 156/Pid.B/2019/PN-TBT) are not based on law and the legal findings by the judge are not in accordance with the legal discovery process It is recommended, that there are special regulatory provisions related to rape, namely renewal of criminal law with the latest criminal draft, the existence of investigators who are able / able to prove a criminal offense in which the law or legislation is not yet clearly regulated in detail, and there is a uniformity of decision rules. a judge related to a rape crime which is basically an act based on like and liking or initially the act is dating which ends in the absence of accountability, so that the ruling can be used as jurisprudence

Permasalahan hukum pada Putusan Hakim Nomor : 156/Pid.B/2019/PN-TBT., yang membuat penulis merasa sangat perlu dilakukan penelitian yaitu pada dakwaan Jaksa penuntut Umum dan pertimbangan Hakim hingga sampai ada amar putusannya yang memutus perkara ini dengan Pasal pemerkosaan berlanjut. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana; Dalam Pasal 285 KUHPidana tentang pemerkosaan, apakah mungkin terjadi pemerkosaan secara berlanjut atau berulang-ulang dalam waktu yang berbeda, bahkan sampai beda tahun. Rumusan masalah Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang di joncto dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pemerkosaan dengan menjonctokan pada Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dengan joncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada Putusan No : 156/Pid.B/2019/PN-TBT. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah –kaidah atau norma hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan –peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Jenis penelitian adalah penelitian yang memfokuskan kepada studi kasus. Hasil penelitian dapat diketahui, pengaturan tindak pidana pemerkosaan diatur dalam KUHPidana, bab XIV Pasal 285, sedangkan perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, Upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pemerkosaan dengan menjonctokan pada Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu memeriksa saksi-saksi, memintkan visum et revertum, melakukan olah Tempat kejadian perkara, dan, membuat surat dakwaan, mengirimkan berkas kepengadilan, menyidangkan perkara, dan membuat Tuntutan. Selanjutnya Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dengan joncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada Putusan No : 156/Pid.B/2019/PN-TBT) yaitu tidak berdasarkan hukum dan penumuan hukum oleh hakim tidak sesuai dengan proses penemuan hukum. Disarankan, adanya perlusan pengaturan yang khusus terkait tindak pidana pemerkosaan yaitu pembaharuan hukum pidana dengan rancangan pidana terbaru, adanya penyidik-penyidik yang mampu/dapat membuktikan suatu tindak pidana yang secara hukum atau undang-undang belum jelas pengaturnya secara terperinci, dan adanya keseragaman amar putusan hakim terkait tindak pidana pemerkosaan yang pada dasarnya perbuatan itu adalah perbuatan atas dasar suka sama suka atau awalnya perbuatan itu adalah berpacaran yang berakhir dengan tidak adanya pertanggungjawaban, sehingga putusan itu dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.