Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice ang dilakukan oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)

Abstract

Restorative justice aims to empowered victims, perpetrators, families and communities to correct an unlawful act by using awareness and conviction as a basis for improving community life. Formulation of the problem in this study is the legal arrangement for the settlement of criminal acts with a restorative justice approach (restorative justice) carried out by the public prosecutor. The implementation of the settlement of criminal acts with a restorative justice approach (restorative justice) carried out by the public prosecutor. Obstacles in the implemention of the settlement of criminal acts with a restorative justice approach (restorative justice) carried out by the Medan District Attorney. The purpose of this research is to find out the legal arrangements for the settlement of criminal acts with a restorative justice approach (restorative justice) carried out by the public prosecutor. To find the implementation of the settlement of criminal acts with a restorative justice approach (restorative justice) carried out by the public prosecutor. To find out the obstacles in the implementation of the settlement of criminal acts with a restorative justice approach (restorative justice) carried out by the Medan District Attorney. This research is a normative legal research. The nature of the research conducted is prescriptive research, the data sources used in this research are primary data and secondary data. The data collection techniques used in this research are library research and field studies, data analysis using prescriptions. The legal arrangement for the settlement of criminal acts with a restorative justice approach carried out by the public prosecutor is based on the provisions of article 5 paragraph (1) and paragraph (8) of Prosecutor’s Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice as an exercise of authority to streamline the law enforcement process provided for by law. Implementation of the settlement of criminal acts with a restorative justice approach carried out by the Medan District Attorney. Phase I, the public prosecutor as a facilitator provides an explanation of the aims and objectives of the meeting in the context of peace held by the Medan District Attorney. Phase II, the public prosecutor as a facilitator provides an opportunity for the suspect to express an apology verbally to the victim and her family. Phase III, the peace agreement that has been completed is proven by the parties and the public prosecutor as a facilitator and community leader. Phase IV, after an agreement is reached, the public prosecutor makes a report on the successful implementation of peace. Phase V, the peace agreement through this restorative justice approach has been implemented in accordance with the applicable rules. Barriers in the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice carried out by the Medan District Attorney, namely for the Public Prosecutor) in carrying out the settlement of criminal acts using a restorative justice approach in The Medan District Prosecutor’s Office, explicitly the Indonesian Attorney General’s Regulations has not explicitly an in detail regulated the time period given to resolve criminal acts with a restorative justice approach, so far it still refers to the Standard Operational procedures of the Medan District Attorney’s Office, which is given a maximum of 7 days

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restoratif (restorative justice) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendakatan keadilan restoratig (restorative justice) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendakatan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data menggunakan preskripsi. Pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Implementasi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Tahap I, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Tahap II, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya. Tahap III, Kesepakatan perdamian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan Penuntut Umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat.Tahap IV, Setelah terjadi kesepakatan, Penuntut Umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil. Tahap V, Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengna aturan yang berlaku.Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, yaitu bagi Jaksa Penuntu Umum) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Medan, secara eksplisit PERJA tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restoratif justice, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur internal Kejaksaan Negeri Medan saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari.