| dc.description.abstract | Untuk meningkatkan produk dan layanan jasa keuangan, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan melahirkan program Branchless Banking. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, meluncurkan BRILink dan terikat dengan suatu perjanjian kerjasama dengan agen BRILink yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat. Ada beberapa problematika yang timbul dalam penerapan perjanjian kerjasama ini yaitu terkait adanya ketidakseimbangan kedudukan kedua belah pihak yang menimbulkan beberapa hambatan tentang hak dan kewajiban para pihak. Hambatan tersebut terjadi dalam penerapan perjanjian kerjasama pihak BRI dengan agen BRILink khususnya di wilayah kerja agen BRILink BRI Unit Stabat. Tesis ini membahas implementasi asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak pada saat terjadi pelanggaran dan hambatan-hambatan yang timbul lalu cara pengatasinya dan juga penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BRI dengan agen BRILink.
Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptis analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diolah sendiri dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan juga agen BRILink.
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa asas keseimbangan dalam perjanjian kerjasama antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan agen BRILink dalam pelaksanaannya harus didasari pada asas itikad baik untuk dapat tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak karena keseimbangan dalam perjanjian kerjasama ini posisinya memang tidak seimbang apabila diukur secara kekuatan, psikologis dan ekonomis. Para pihak dalam perjanjian ini memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang telah diatur dalam klausul perjanjian kerjasama yang harus dijalankan dan apabila terdapat wanprestasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini meliputi gagal transaksi, target transaksi,pembagian keuntungan dan keadaan memaksa, cara penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. | en_US |
