Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Abstract

Constitutional rights are the basic rights of citizens guaranteed by the Constitution. Constitutional rights must be protected and respected by all branches of state power. Therefore, there must be legal remedies as a mechanism to realize such protection so that rights owners can defend their rights in the event of a violation. The Constitutional Court as the Guardian and Protector of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is a State Institution that deserves to be given the authority to settle cases of Constitutional Complaints as a legal effort to maximize the protection of the constitutional rights of citizens, because citizens can directly submit an application if they feel that their rights have been violated. This normative research discusses the issue of the protection of constitutional rights, the interpretation of judges of the constitutional court to protect constitutional rights, and the importance of adopting constitutional complaints. The results of the study concluded. First, the Constitutional Court has the authority to examine laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a legal effort to protect the constitutional rights of citizens. Second, the Constitutional Court has the autonomy or independence to determine the method of interpretation that will be used to find the right law in a case or problem if the provisions of the laws and regulations that are presented to the Constitutional Court Justices are not or have not been regulated so as not to injure the Constitutional Rights of citizens. Third, currently there is still a vacancy in legal remedies related to the protection of the constitutional rights of citizens which has an impact on several problems that occur in Indonesia, besides that a petition for judicial review has also been submitted to adopt a constitutional complaint in Indonesia. It is hoped that there should be additional authority to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia which aims to maximize the protection of the constitutional rights of citizens. The Constitutional Court through autonomy or independence determines the method of interpretation, it may consider if there is a request for additional authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to examine and hear applications for Constitutional Complaints in order to fill legal voids that can harm the Constitutional Rights of citizens to answer public doubts who feel that their constitutional rights have been violated by Public Official policy

Hak konstitusional adalah hak-hak dasar warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak konstitusional harus dilindungi dan dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan Negara. Oleh karena itu harus ada upaya hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga sipemilik hak dapat mempertahankan hak-hak mereka bilamana terjadi pelanggaran. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Pelindung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan Lembaga Negara yang pantas diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara Pengaduan Konstitusional sebagai salah satu upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara akan lebih maksimal, karena warga negara dapat secara langsung mengajukan permohonan jika merasa ada hak yang dirugikan. Penelitian Normatif ini membahas permasalahan tentang perlindungan hak konstitusional, penafsiran hakim mahkamah konstitusi melindungi hak konstitusional, dan pentingnya diadopsi Pengaduan Konstitusional. Hasil Penelitian menyimpulkan. Pertama, Mahkamah Konstitusi berwewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya hukum untuk perlindungan hak konstitusional Warga Negara. Kedua, Mahkamah Konstitusi memiliki otonomi atau kemerdekaan menentukan metode penafsiran yang akan digunakan untuk mencarikan hukum yang tepat dalam suatu perkara atau permasalahan bilamana materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang dihadapkan pada Hakim Konstitusi tidak atau belum ada pengaturannya agar tidak mencederai Hak Konstitusional warga Negara. Ketiga, saat ini masih terdapat kekosongan upaya hukum berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara yang berdampak pada beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia, selain itu pernah juga diajukan permohonan pengujian Undang-Undang untuk mengadopsi pengaduan konstitusional di Indonesia. Diharapkan Perlu adanya penambahan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertujuan untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara. Mahkamah Konstitusi melalui otonomi atau kemerdekaan menentukan metode penafsirannya dapat mempertimbangkan apabila ada permohonan penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pengaduan Konstitusional guna mengisi kekosongan hukum yang dapat merugikan Hak Konstitusional warga Negara untuk menjawab keraguan-keraguan masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh kebijakan Pejabat Publik