Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam Penghitungan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Perencanaan Pengembangan Wilayah (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

The implementation of the policy on the use of the Land Value Zone (ZNT) in Medan City has been effective since 2019. A number of problems arose at the beginning of the program's implementation so that until 2021 not all sub-districts had the ZNT maps. This has an impact on the calculation and contribution of non-tax state revenue (PNBP) as well as regional development planning. This phenomenon is interesting to study so that this study formulates the problem of how to implement the ZNT utilization policy in calculating PNBP and developing the area of Medan City. This research is a qualitative research with data sources consisting of interviews, observations, land documents, statistics and scientific references relevant to the object of study. Data analysis is carried out qualitatively by applying the triangulation method on methods, data sources and theories. The main theory in this study is the theory of public policy implementation by Edward III (1980). The research found that the communication dimension of implementation has not yet been fully implemented. Communication is done conventionally through formal channels and unconventionally through information technology. The monitoring and evaluation method and problem solving are one of the weak points of implementation, such as the lack of participatory citizen involvement in policy implementation. The dimensions of resources related to capital and social resources are very adequate, but human resources related to the quantity and quality of implementing policies are still far from ideal. The bureaucratic structure of policy implementation which is only led by echelon III officials is not yet feasible to provide maximum service. However, standard operating procedures in the service have existed even though they have not been simplified through documents such as service SOPs and SPM. The disposition dimension has been well institutionalized, such as regulations on codes of ethics, reporting mechanisms for corrupt acts and internal controls. This study concludes that the use of ZNT in determining PNBP and also regional development has not been carried out optimally. This happens because the technical instruments have not been well planned. This study recommends the need for participatory action in policy implementation, recruitment of public officer (ASN) according to competence, increasing the status or typology of institutions and a special platform for reporting violations of the code of ethics by policy implementers.

Implementasi kebijakan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kota Medan dilaksanakan efektif sejak tahun 2019. Sejumlah permasalahan muncul pada awal pelaksanaan program sehingga sampai tahun 2021 belum semua kecamatan memiliki peta ZNT. Hal ini berdampak pada perhitungan dan kontribusi PNBP maupun perencanaan pengembangan wilayah. Fenomena ini menarik diteliti sehingga kajian ini merumuskan permasalahan tentang bagaimana implementasi kebijakan pemanfaatan ZNT dalam penghitungan PNBP dan pengembangan wilayah Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data yang terdiri atas wawancara, observasi, dokumen pertanahan, statistika dan referensi ilmiah yang relevan dengan objek kajian. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode triangulasi atas metode, sumber data maupun teor. Teori pokok dalam kajian ini adalah teori implementasi kebijakan publik Edward III (1980). Penelitian menemukan bahwa dimensi komunikasi implementasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Komunikasi dilakukan secara konvensional melalui saluran formaldan secara inkonvensional melalui teknologi informasi. Metode monev dan penyelesaian permasalahan menjadi salah satu titik lemah implementasi seperti minimnya keterlibatan partisipatif warga dalam implementasi kebijakan. Dimensi sumberdaya yang berkaitan dengan modal maupun sumberdaya sosial sudah sangat memadai, namun sumberdaya manusia yang berhubungan dengan kuantitas maupun kualitas pelaksana kebijakan masih jauh dari ideal. Struktur birokrasi implementasi kebijakan yang hanya dipimpin pejabat eselon III belum layak untuk melakukan pelayanan dengan maksimal. Namun demikian, standar prosedur operasi dalam pelayanan telah hadir sekalipun belum disederhanakan melalui dokumen seperti SOP pelayanan dan SPM. Dimensi disposisi telah terlembaga dengan baik seperti adanya regulasi tentang kode etik, mekanisme pelaporan tindakan koruptif dan pengawasan internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan ZNT dalam penetapan PNBP dan juga pengembangan wilayah belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terjadi karena instrumen teknis belum terencana dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya aksi partisipatoris dalam implementasi kebijakan, rekruitmen ASN sesuai kompetensi, peningkatan status atau tipologi lembaga serta platform khusus pelaporan pelanggaran kode etik yang dilakukan pelaksana kebijakan.