Peran Implementasi Transaksi non Tunai dalam Memediasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia)

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of spending fraud committed by various stakeholders in local governments and the instructions of the President of the Republic of Indonesia to regional heads to implement non-cash transactions as an effort to reduce it.This phenomenon gave birth to the formulation of research problems that many factors cause fraud and non-cash transactions have not been implemented, is one of them.The background and formulation of the problem raises the question of whether the implementation of non-cash transactions mediates the factors that influence fraud?This study aims to discover the role of non-cash transactions in mediating the factors that influence fraud and develop these findings. Based on the theory and literature review, the researcher uses agency theory as a grand theory, the principle of legal certainty, technology acceptance model (TAM) and Reinforcement Sensitivity Theory (RST) of personality as middle theory and pentagon fraud theory as applied theory. The information needed is obtained by literature study, distributing questionnaires and field observations. The study was conducted quantitatively with the population of this study all officials involved in the process of spending on local governments and a sample of 339 had met the Slovin test. The data was tested with smartPLS and concluded that the implementation of non-cash transactions has an effect on fraud and mediates the relationship between law enforcement and protection with fraud. This research model is weak, therefore the researcher suggests that the next researcher should explore other variables that affect the implementation of non-cash transactions or other variables that mediate fraud. in reducing fraud.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kecurangan belanja yang dilakukan berbagai stakeholders di pemerintah daerah dan instruksi Presiden Republik Indonesia kepada kepala daerah untuk mengimplementasikan transaksi non tunai sebagai upaya menguranginya. Fenomena tersebut melahirkan rumusan masalah penelitian bahwa banyak faktor yang menyebabkan kecurangan dan belum diimplementasikannya transaksi non tunai merupakan salah satunya. Latar belakang dan rumusan masalah tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian apakah implementasi transaksi non tunai memediasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan? Penelitian ini bertujuan menemukan peran transaksi non tunai dalam memediasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dan mengembangkan temuan tersebut. Berdasarkan telaah teori dan literatur peneliti menggunakan agency theory sebagai grand theory, azas kepastian hukum, technology acceptance model serta Reinforcement Sensitivity Theory (RST) of personality sebagai middle theory dan pentagon fraud theory sebagai applied theory. Informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan studi pustaka, penyebaran kuesioner dan pengamatan di lapangan. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan populasi penelitian ini seluruh pejabat yang terkait dalam proses belanja pada pemerintah daerah dan sampel berjumlah 339 sudah memenuhi uji Slovin. Data diuji dengan smartPLS dan diperoleh kesimpulan bahwa implementasi transaksi non tunai berpengaruh terhadap kecurangan dan memediasi hubungan antara penegakan dan perlindungan hukum dengan kecurangan. Model penelitian ini lemah, karenanya peneliti menyarankan agar peneliti berikutnya lebih menggali variabel lain yang mempengaruhi implementasi transaksi non tunai atau variabel lain yang memediasi kecurangan.Peneliti berharap implikasi teoritis, praktis maupun kebijakan yang diberikan penelitian ini dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas implementasi transaksi non tunai dalam mengurangi kecurangan.