Perjuangan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dalam Mempertahankan Tanah Adat (Studi Etnografi Konflik Agraria Perkebunan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Bangun Rejo dengan PTPN II)

Abstract

Throughout 2020 there were 241 cases of agrarian conflict, and plantations became the highest sector with 122 throughout Indonesia. Differences in interests over land functions trigger conflicts that cannot be separated from human rights violations, and losses from both parties between indigenous peoples and plantation parties. The high level of plantation agrarian conflicts is proof that plantation systems and practices in Indonesia contain crucial and systematic structural problems. This study aims to determine the triggering factors or causes of plantation conflicts, and to know and understand the struggles or efforts of the Penunggu indigenous peoples to defend their customary lands in the plantation conflict arena between the Penunggu indigenous peoples and PTPN II. The research method used is qualitative research with an ethnographic approach. Data collection techniques were carried out using participatory observation methods, in-depth interviews, and documentation. The theoretical basis used is Ralf Dahrendorf's conflict theory and as an analytical framework. The results showed that the factors causing the conflict between the people who waited for Bangun Rejo and PTPN were due to the extension of the HGU over the disputed land, the data on customary plantation areas that had not been validated, the understanding of indigenous peoples in the rule of law regarding the importance of the legality of the existence of indigenous peoples in an area, as well as complete recognition of protection and rights of indigenous peoples. The results of the study also show that community struggles are carried out by asking for protection assistance from indigenous community organizations such as AMAN, AMAN Indigenous Women, and BPRPI in the process of resolving land disputes, as well as struggles from elements of indigenous peoples such as demonstrations, establishment of land defense posts, and mutual assistance among residents together. traditional leaders, Indigenous Women, and the Sinembah Makmur Jaya Farmers Group. Conflicts, differences in interests and needs that are fought for between the community and PTPN II are part of the effort to achieve goals and are referred to as conflicts. In the conflict there are divisions, losses, goals, authority and authority, between the two parties. The conflicts that arise give rise to tensions such as domination, power and violence.

Sepanjang tahun 2020 terdapat 241 kasus konflik agraria, dan perkebunan menjadi sektor tertinggi sebanyak 122 diseluruh Indonesia. Perbedaan kepentingan atas fungsi tanah memicu konflik yang tidak terlepas dari pelanggaran HAM, dan kerugian dari kedua pihak antara masyarakat adat dengan pihak perkebunan. Tingginya konflik agraria perkebunan adalah bukti sistem dan praktik-praktik perkebunan di Indonesia mengandung masalah struktural yang krusial dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pemicu atau penyebab terjadinya konflik perkebunan, dan mengetahui serta memahami perjuangan atau upaya masyarakat adat rakyat penunggu mempertahankan tanah adatnya dalam arena konflik perkebunan antara masyarakat adat rakyat penunggu dengan PTPN II. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori konflik Ralf Dahrendorf dan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik antara masyarakat rakyat penunggu Bangun Rejo dengan PTPN disebabkan oleh perpanjangan HGU atas lahan sengketa, data wilayah adat kebun yang belum tervalidasi, pemahaman masyarakat adat dalam aturan hukum terkait pentingnya legalitas keberadaan masyarakat adat disuatu wilayah, serta pengakuan utuh atas perlindungan dan hak masyarakat adat. Hasil penelitian juga menunjukkan perjuangan masyarakat dilakukan dengan meminta bantuan perlindungan dari organisasi masyarakat adat seperti AMAN, Perempuan Adat AMAN, dan BPRPI dalam proses penyelesaian sengketa tanah, serta perjuangan dari elemen masyarakat adat seperti aksi demonstrasi, pendirian posko pertahanan lahan, dan tolong menolong antarwarga bersama tokoh adat, Perempuan Adat, dan Kelompok Tani Sinembah Makmur Jaya. Pertentangan, perbedaan kepentingan serta kebutuhan yang diperjuangkan antara masyarakat dengan PTPN II bagian dari usaha mendapatkan tujuan dan disebut sebagai konflik. Dalam konflik tersebut terdapat perpecahan, kerugian, tujuan, wewenang dan otoritas, antara kedua belah pihak. Konflik yang timbul melahirkan ketegangan-ketegangan seperti dominasi, kekuasaan dan kekerasan.