Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Driver Transportasi Online yang Melakukan Kecurangan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Pml dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Dps)

Abstract

Online transportation is now growing rapidly. The more people who want to become partners, the more competition for online transportation itself will be. So that it causes many partners to commit fraud or cheating. Various modes of cheating are committed by several drivers, including: Fake GPS, Incentives, Fake apps. Based on the above problems, the problems of this thesis are as follows: Is fraud committed by online transportation drivers a criminal act? What is the criminal law policy against online transportation drivers who commit fraud according to the Electronic Information and Transaction Law? , What is the judge's consideration of online transportation drivers who commit fraud according to the Electronic Information and Transaction law (Study of Pemalang District Court Decision Number 82 / Pid.Sus / 2018 / PN PML and Denpasar District Court Decision Number 226 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps)? The research method used is normative legal research. The nature of research It is descriptive analytical with a Legislative Approach (sculpture approach). In normative legal research, the data used are secondary data. Secondary data obtained by conducting research on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The criminal act of online transportation fraud is regulated in Article 51 paragraph (1) in conjunction with Article 35 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has been amended by Law Number 19 of 2016 in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code.

Transportasi online sekarang ini sudah berkembang pesat. Semakin banyaknya yang ingin menjadi mitra, maka semakin banyak pula persaingan transportasi online itu sendiri. Sehingga menyebabkan banyaknya mitra yang melakukan penipuan atau kecurangan. Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, diantaranya : GPS Palsu, penyalahgunaan Insentif, dan aplikasi Palsu. Berdasarkan persoalan di atas, adapun yang menjadi permasalahan tesis ini sebagai berikut : Apakah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh driver transportasi online merupakan suatu tindak pidana?, Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap driver transportasi online yang melakukan kecurangan menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap driver transportasi online yang melakukan kecurangan menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN PML dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Dps)?. Metode Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statu approach). Dalam penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tindak pidana kecurangan driver transportasi online diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.