Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

Abstract

Handling of crimes committed by employees of BUMN/D Bank (State/Regional Owned Enterprises) in the credit application process always use Anti-Corruption Law as a punishment. Meanwhile, the Banking Law also has its own criminal rules regarding to this matter. The formulation of the problem in this research is the position of the Corruption Eradication Act against the Banking Law based on the systematic lex specialist principle. The relation of state finances in a banking activity which is a State/Regional Owned Enterprise. The judge's consideration in applying the Law on the Eradication of Corruption Crimes against the crime of manipulation of collateral data in applying credit at BUMD Bank is based on decision number 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. The type of this research used is normative juridical research. The characteristic in writing this research is descriptive analysis. The data used as material for the analysis of this thesis research is secondary data. The data collection tool in this research is done by library research. The analysis was carried out by qualitative analysis. The position of the Banking Law takes precedence over the Anti-Corruption Law because of TheLex Specialist Systematic principle based on Article 14 of the Anti-Corruption Law which becomes a limitation in applying the Anti-Corruption Law as a punishment. The finances of BUMN/D bank with state-owned companies are no longer part of the State Finances. State/Regional Finance as assets in BUMN/D is assets addition of the central/regional government which is transferred to the ownership of state/regional assets into distinct assets as capital in BUMN/D because they must have their own assets apart from the general assets of the State/Regional. Although the defendant is a person who committed an act intentionally, however the researcher does not agree with the decision given by the Panel of Judges to the Defendant, because the defendant's actions occurred in a banking scope so that the defendant's actions only harmed the bank's finances, not the state's finances, and it was not convinient with The Lex Specialist Systematic principle which can be found Article 14 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes.

Penanganan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh karyawan Bank BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah) dalam proses pengajuan kredit selalu menggunakan UUPTPK sebagai pemidanaannya. Sedangkan UU Perbankan juga memiliki aturan pidana tersendiri terkait hal tersebut.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan berdasarkan asas lex specialist sistematis. Keterkaitan keuangan negara didalam suatu kegiatan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan manipulasi data agunan dalam pengajuan kredit pada Bank BUMD berdasarkan putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian penulisan tesis ini yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian tesis ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam peneltian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Kedudukan UU Perbankan lebih didahulukan penerapannya daripada UUPTPK karena adanya asas Lex Specialist Systematis pada Pasal 14 UUPTPK yang menjadi suatu batasan dalam menerapkan UUPTPK sebagai pemidanaan. Keuangan BUMN/D perbankan berbadan hukum persero bukan lagi bagian dari Keuangan Negara. Keuangan Negara/Daerah sebagai modal pada BUMN/D adalah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah yang dialihkan kepemilikan kekayaan negara/daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal pada BUMN/D karena harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Negara/Daerah.Meskipun terdakwa adalah orang melakukan perbuatan secara sengaja, namun peneliti tidak sependapat terhadap putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa, karena perbuatan terdakwa terjadi dalam ruang lingkup Perbankan sehingga perbuatan terdakwa hanya merugikan keuangan Bank bukan keuangan Negara, serta tidak sesuai dengan asas Lex Specialist Systematis yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi